“Amerika Serikat adalah sebuah negara yang dikuasai oleh miliarder, bukanlah negara yang demokratis,” demikian komentar seorang cendekiawan Singapura bernama Kishore Mahbubani. Pada kenyataannya, di AS, ‘demokrasi’ melayani orang kaya dan uang membajak kekuasaan, bukanlah rahasia lagi.
Banyak fakta menunjukkan, uang adalah pangkal atau biang politik, yang menjelujuri semua mata rantai dari pemilihan, legislasi hingga administrasi. Sebanyak 91 persen pemilihan Kongres AS dimenangkan oleh kandidat yang memperoleh dukungan uang terbanyak. Demokrasi ala AS adalah “permainan orang kaya” yang dibekali modal. Ketika para politikus AS bertekuk lutut di hadapan uang, maka kekuasaan yang dimilikinya pasti akan berorientasi pada sejumlah kecil orang kaya, sedangkan rakyat jelata yang tak terhingga banyaknya sudah tentu akan diabaikan dengan kepentingan maupun tuntutannya tidak digubris sama sekali.
Sebuah laporan yang tertuju pada 163 negara di tahun 2020 menunjukkan, dalam hal ‘indeks pembangunan sosial’ pada sepuluh tahun terakhir ini, hanya tiga negara termasuk AS yang mengalami penurunan, apalagi AS mengalami keanjlokan yang terbanyak. Adapun masyarakat kelas menengah yang selalu dipandang sebagai pilar sosial AS juga mengalami kemerosotan dari penghasilannya, tidak hanya secara proporsi, tapi juga secara tahunan, jika dihitung dari akumulasi kekayaan keluarganya selama 20 tahun terakhir.
Kira-kira pada seratus tahun yang lalu, Hakim Ketua Mahkamah Agung AS, Louis D. Brandeis mengatakan, “Di negeri ini hanya ada dua alternatif yang dilematis, pertama, negara ini memiliki demokrasi, dan kedua, kekayaan di negeri ini dikuasai oleh sejumlah orang kecil, tapi di antara keduanya hanya bisa dipilih satu.” Pada saat ini, pemujaan terhadap uang sudah berkembang biak menjadi ‘tumor’ yang sulit dikikis dari sosial AS, namun pemerintah AS malah berani mengadakan apa yang disebut sebagai ‘KTT Demokrasi’, hal ini benar-benar ironis.
