Menanggapi apa yang disebut sebagai ‘KTT Demokrasi’ yang akan diselenggarakan AS, para sarjana dari dalam dan luar negeri menyatakan, demokrasi AS mempunyai masalah serius, dan dalam menghadapi tantangan yang besar, penyelenggaraan ‘KTT Demokrasi’ tersebut sangat ironis. Mereka mengimbau perlunya mengubah dan menyempurnakan cara dan standar pengukuran demokrasi dewasa ini.
Di depan ‘Dialog Demokrasi’ yang diadakan di Beijing baru-baru ini, para sarjana berpendapat, ‘KTT Demokrasi’ yang akan diselenggarakan oleh pemerintah AS ini sangat ironis. Contohnya, kerusuhan di Gedung Capital yang terjadi pada awal tahun ini, telah mengungkapkan secara mendalam masalah demokrasi ala AS.
Kishore Mahbubani, Peneliti Institut Riset Asia Universitas Negeri Singapura mengatakan, apakah standar dasar untuk mengukur sistem politik? Yaitu memperbaiki taraf kehidupan rakyat. Pada masa kini, AS sudah menjadi negara yang dikuasai oleh orang kaya dan uang. Pemerintah negara demokrasi seharusnya mewujudkan rakyat memiliki, rakyat menikmati dan rakyat menguasai. Namun demokrasi ala AS hanya sebatas formal saja, meskipun terdapat apa yang disebut dengan kebebasan berbicara dan berpendapat, tetapi kebijakan yang diambil pada akhirnya tidak dapat mencerminkan pandangan kebanyakan orang, hanya pandangan segelintir orang saja.
Para sarjana menunjukkan, demokrasi Barat kurang memahami dan menghormati perselisihan antar budaya. Tetapi ketika melakukan evaluasi demokrasi, badan terkait lebih banyak melakukan pengukuran dari prosedur, keadaan ini harus diubah. Tiongkok memberikan jalur praktik lain kepada demokrasi, hal ini perlu diketahui oleh dunia luar.
Wakil Presiden Forum Tiongkok Pusat Penelitian Strategi dan Keamanan Universitas Tsinghua, Li Shimo menyatakan, seharusnya tidak mengukur demokrasi dari prosedur, melainkan mengukur berdasarkan hasilnya. Standar pengukuran baru ini adalah hal yang baik bagi negara-negara berkembang, karena selama puluhan tahun ini, negara tersebut mengalami pembatasan dari liberalisme, tidak bisa memainkan potensi demokrasinya sendiri.
Mantan peneliti senior Universitas Cambridge Inggris, Martin Jacques mengatakan, yang harus dijelaskan ialah, demokrasi Barat hanya menduduki posisi dominannya setelah tahun 1945. Pada dasarnya, tak peduli apa pun sistem politik yang diambil, negara ini harus memberikan kesejahteraan kepada rakyat, jika tidak akan tergantikan. Inilah masalah paling besar yang dihadapi demokrasi Barat, yaitu tidak dapat memberikan kehidupan yang lebih baik kepada rakyatnya. Sebaliknya, Tiongkok membuat taraf kehidupan warga negaranya semakin meningkat dalam waktu 40 tahun ini.
