Menanggapi masalah terkait apa yang disebut sebagai ‘KTT Demokrasi’ yang diselenggarakan AS, jubir Kemenlu Tiongkok Wang Wenbin menekankan, masa depan internet tidak harus dan tidak mungkin didominasi oleh beberapa negara. Tiongkok menentang politisasi kerja sama iptek, penggolongan ideologi dan eksklusivitas.
Dikabarkan, AS berencana mendorong pencapaian kesepakatan ‘Aliansi untuk Masa Depan Internet’ antar berbagai negara selama ‘KTT Demokrasi’. Dilaporkan, aliansi ini bertujuan untuk membangun tata tertib internet yang terbuka, aman dan dapat diandalkan dengan standar AS. Terkait hal ini, Wang Wenbin menekankan, laporan terkait adalah bukti kuat AS mempolitisasi, memperalat dan mempersenjatakan demokrasi.
Wang Wenbin menunjukkan, pendorongan pembangunan apa yang disebut sebagai ‘Aliansi untuk Masa Depan Internet’ oleh AS ini adalah bukti AS memecah belah internet, mengupayakan monopoli teknologi dan hegemonisme serta menekan perkembangan iptek negara lain. AS mencoba memaksa orang lain dengan standar yang disusunnya sendiri, membatasi dan merampas hak negara lain terutama negara berkembang untuk memilih mitra kerja samanya sendiri dan mengembangkan internet, serta menghalangi berbagai negara menikmati keuntungan perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi.
Apa yang disebut sebagai ‘aliansi’ sebenarnya seperti botol baru yang diisi dengan arak lama, dengan alasan ‘demokrasi’ mengubah wajah rencana ‘pembersihan siber’ yang telah kehilangan dukungan. AS selalu berbicara akan membangun internet yang terbuka, tapi tindakannya malah membuat konfrontasi dan memecah belahkan internet. Tujuan AS memaksakan aliansi adalah untuk mencoba menanam prasangka ideologi dan pikiran zero-sum ke dalam rantai pasokan internet, rantai industri dan rantai informasi, mengakibatkan distorsi pasar yang serius, untuk mendapat keunggulan kompetisi yang tidak adil, hal ini sepenuhnya bertentangan dengan semangat internet yang damai, aman, terbuka dan koperatif.
