Terhitung sampai tanggal 13 Desember waktu setempat, kasus terdiagnosa Covid-19 di AS secara terakumulasi melebihi 50 juta, dan kasus kematian sekitar 800 ribu, dua angka ini menjadi nomor satu di dunia. Ketika Universitas Johns Hopkins mengumumkan data statistik terbaru tersebut, yang tertinggal di dalam hati warga AS selain kesengsaraan, kesedihan, masih ada rasa kemarahan. Sedangkan politikus AS yang selalu meneriakkan demokrasi dan HAM, apakah mereka tetap akan berani membicarakan dua kata ini?
Lima puluh juta dan delapan ratus ribu, apa arti dua angka yang berat ini? Lima puluh juta merupakan seperlima dari kasus total di seluruh dunia, sedangkan 800 ribu merupakan jumlah total korban tewas AS dalam Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Irak dan Perang Afghanistan.
Menelusuri proses penularan wabah di AS, tak sulit ditemukan, sejak semula, penanggulangan telah ditunda oleh politikus yang mementingkan hak politik mereka saja.
Menghadapi pandemi Covid-19 ini, sistem demokrasi ala AS kehilangan fungsinya secara total. Pemerintah Federal dan pemerintah berbagai bagian negara melaksanakan kebijakannya masing-masing, penanggulangan wabah tidak bersatu. Dua partai AS selalu tuding-menuding, tindakan penanggulangan wabah selalu dipolitisasi dengan parah. Vaksinasi atau tidak, pakai masker atau tidak, semuanya menjadi fokus perdebatan dua partai AS serta pengikutnya, kerasionalan penanggulangan wabah komunitas AS melemah secara serius.
Penyakit komunitas AS termasuk rasisme juga semakin parah karena krisis wabah. Pandemi Covid-19 mengungkapkan kontradiksi di berbagai bidang seperti politik, ekonomi dan sosial AS, menjadi kaca pembesar kekurangan demokrasi ala AS. Krisis Covid-19 memperlihatkan kelemahan sistem demokrasi AS. AS memberikan sistem kesehatan dengan harga mahal kepada orang kaya, namun membiarkan orang yang tidak mampu dirampok jaminan sosial, ini adalah kasus klasik penyimpangan demokrasi yang menyebabkan ketidakefektifan pengendalian pandemi.
