“Apa yang saya saksikan bukanlah serangkaian kesalahan tragis, melainkan modus impunitas: gagal mengidentifikasi warga sipil, gagal melakukan inspeksi ke lapangan, gagal menyelidiki sebabnya dan menarik pelajaran, serta gagal menindak siapa pun atau menemukan tindakan yang tidak layak.” Itulah analisa yang dilakukan jurnalis Azmat Khan mengenai sepak terjang tentara AS di medan perang Timur Tengah. Laporan investigasi panjang lebar yang ditulis Azmat Khan dimuat di Harian The New York Times baru-baru ini. Laporan tersebut mengungkapkan keganasan tentara AS yang membantai rakyat jelata dalam jumlah besar, menunjukkan AS telah secara brutal membentuk “sebuah sistem yang sengaja menutup-nutupi jumlah korban tewas serta mengesahkan perluasan serangan udara”.
Akan tetapi, hingga saat ini Gedung Putih belum secara langsung memberikan respons. Juru bicara Komando Sentral (CENTCOM) AS Bill Urban dengan sikap acuh tak acuh berujar, “Meskipun kami memiliki teknologi terbaik di dunia, kesalahan tetap dapat terjadi... kami akan menarik pelajaran dari kesalahan-kesalahan tersebut.”
Sudah berapa banyak jiwa yang melayang dalam serangan membabi buta tentara AS! Berapa banyak pula keluarga yang menjadi pecah! Seberapa banyak tragedi masih terus terulang di tengah api perang yang berkecamuk di kawasan Timur Tengah! Akan tetapi, tentara AS malah meremehkannya dengan alasan ‘kesalahan’. Itukah ‘HAM’ yang digembar-gemborkan pemerintah AS? Yang membuat marah masyarakat ialah tentara AS selamanya tidak pernah meminta maaf, tidak memberikan kompensasi, dan juga tidak mengusut tanggung jawab para pelaku, apalagi hal ini sudah menjadi kelaziman atau hal yang normal bagi tentara AS.
Para politikus Washington sebenarnya menguasai data paling detil tentang berapa banyak kejahatan terkutuk yang sudah dilakukan tentara AS. Pada September 2020 lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengumumkan akan melakukan investigasi terhadap kejahatan tentara AS, namun ditolak mentah-mentah dan terbuka oleh Presiden AS waktu itu, malah AS mengumumkan akan menjatuhkan sanksi terhadap dua pejabat Mahkamah Pidana Internasional.
Asosiasi Tiongkok untuk HAM (China Society for Human Rights Studies /CSHRS) kemarin (23/12) mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul ‘Keterbatasan dan Kekurangan Demokrasi ala AS’, yang menunjukkan bahwa sejarah sudah membuktikan, AS mengekspor demokrasi di sejumlah daerah, namun AS tidak membawa kemakmuran di kawasan tersebut, malah membawa malapetaka kemanusiaan yang baru. AS berhutang darah yang tak terhingga banyaknya di kawasan Timur Tengah, dan paling tidak berkualifikasi membicarakan HAM! AS selalu bersikap acuh tak acuh terhadap kejahatannya, dan menanganinya secara asal-asalan, namun pura-pura berlagak seperti pembela HAM dan main tuding terhadap negara lain. Hal ini sepenuhnya menyingkap wajah asli ‘demokrasi ala AS’ yang munafik, yang lazimnya menerapkan standar ganda.
Sudah saatnya bagi dunia internasional untuk menagih keadilan kepada AS dan mengusut tanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukannya selama bertahun-tahun ini. Para pelaku kejahatan dan para pelindungnya harus diberikan hukuman yang setimpal! Keadilan atau kebenaran mungkin datang terlambat, tapi tidak akan pernah absen untuk selamanya.
