Wang Yi: Reformasi Dewan Keamanan Hendaknya Prioritaskan Kepentingan Negara-negara Berkembang

2022-02-23 12:35:25  

Anggota Dewan Negara merangkap Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengadakan pertemuan virtual dengan Ketua Bersama Mekanisme Perundingan Antar Pemerintah Reformasi Dewan Keamanan Majelis PBB ke-76, yaitu Perwakilan Tetap Qatar untuk PBB Alya Ahmed bin Saif Al Thani dan Perwakilan Tetap Denmark untuk PBB Martin Bille Hermann di Beijing pada hari Selasa kemarin (22/2).

Wang Yi menyatakan, Dewan Keamanan (DK) adalah inti mekanisme keamanan kolektif internasional. Lingkungan internasional kini sedang bergejolak, DK hendaknya meningkatkan kemampuan dan efisiensinya melalui reformasi dalam rangka menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh Piagam PBB. Tiongkok selalu mendukung reformasi DK yang diperlukan, dan selalu memberikan kontribusi konstruktif untuk itu.

Wang Yi menyatakan, reformasi DK hendaknya memproritaskan peningkatan kerepresentatifan dan hak suara negara-negara berkembang, supaya lebih banyak negara khususnya negara kecil dan menengah mempunyai lebih banyak kesempatan berpartisipasi dalam pengambulan keputusan DK, inilah tujuan dan juga arah reformasi DK.

Wang Yi menekankan, reformasi DK adalah proyek sistemik yang harus mempertahankan solusi dan mempertimbangkan 5 kategori masalah terkait. Reformasi hendaknya mengumpulkan kesepahaman, didominasi oleh negara-negara anggota, memperlihatkan kesepahaman para anggota dan hasilnya dapat diterima oleh para anggota. Status perundingan antar pemerintah sebagai pendekatan utama harus dipertahankan.

Alya Ahmed bin Saif Al Thani dan Martin Bille Hermann memuji upaya Tiongkok dalam menjaga multilateralisme dan meningkatkan peranan PBB, mereka juga mengucapkan selamat atas kesuksesan Olimpiade Musim Dingin Beijing. Mereka menyatakan bahwa reformasi DK sangat rumit dan sensitif, hendaknya terus didominasi oleh negara-negara anggota, sepenuhnya mendengarkan pendapat negara-negara anggota, serta berupaya memperluas kesepahaman dan mengurangi perselisihan. Mereka menyatakan bersedia meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara anggota termasuk Tiongkok, dan dengan mantap memajukan proses reformasi DK PBB.