Kantor Penerangan Dewan Negara Tiongkok Rilis Laporan Pelanggaran HAM AS 2021

Kantor Penerangan Dewan Negara Tiongkok hari Senin kemarin (28/2) merilis Laporan Tentang Pelanggaran HAM Amerika Serikat (AS) Tahun 2021dalam rangka mengungkapkan keadaan pelanggaran HAM di AS.

Teks lengkap laporan itu sekitar 15 ribu huruf. Selain kata pengantar laporan itu meliputi 6 bagian, masing-masing adalah “pembayaran mahal akibat memanipulasi penanggulangan pandemi Covid-19”, “ancaman terhadap keselamatan jiwa akibat bersikeras pada pemikiran kekerasan”, “demokrasi palsu yang menginjak-injak hak politik”, “dibiarkannya diskriminasi rasial yang memperburuk ketidak-adilan sosial” , “pelanggaran kemanusiaan yang mendatangkan krisis imigrasi” dan “poenyalahgunaan sanksi yang melanggar HAM negara-negara lain”.

Menurut laporan itu, keadaan HAM AS yang buruk itu menjadi lebih parah lagi pada tahun lalu. Manipulasi politik mengakibatkan menanjaknya jumlah kasus kematian Covid-19. Jumlah kasus terdiagnosa Covid-19 di AS tercatat 34,51 juta, sedangkan jumlah kasus kematian tercatat 480 ribu, yang merupakan nomor pertama di seluruh dunia. Jumlah korban tewas dalam insiden penembakan menciptakan rekor tinggi lagi, dan di seluruh negeri AS totalnya terjadi 693 kali insiden penembakan yang berskala besar pada tahun lalu, meningkat 10,1 persen dibandingkan tahun 2020. Demokrasi palsu menginjak-injak hak politik publik, 49 negara bagian AS pernah mengajukan 420 rancangan undang-undang untuk membatasi pemungutan suara, dan tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sudah menghampiri titik terendah sejak tahun 1958. Serangan diskriminatif terhadap etnis minoritas khususnya keturunan Asia menjadi semakin parah. Kejahatan kebencian terhadap keturunan Asia di New York melonjak 361 persen dibandingkan tahun 2020. Kekerasan dalam penegakan hukum  memperburuk kehidupan imigran dan pengungsi. Sementara itu, tindakan unilateral AS menimbulkan bencana kemanusiaan yang baru di seluruh dunia.

Menurut laporan itu, tahun lalu, citra AS sebagai “Pembela HAM” sudah hancur secara total, “KTT Demokrasi Pemimpin” dengan alasan “membela HAM” itu sudah menjadi lelucon. Banyak negara di depan sidang ke-48 Dewan HAM PBB mengecam AS sebagai “perusak terbesar usaha HAM dunia”, dan mendesak AS memecahkan masalah HAM yang sangat parah di dalam negerinya sendiri.