Dua Sidang yang Digelar Tiongkok Adalah Sebuah Pesta Demokrasi yang Luas, Riil dan Berguna

“Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kedua sidang tahun ini seperti yang sebelumnya, selalu mencerminkan keinginan rakyat dan menunjukkan kontribusi yang diberikan rakyat.” Penulis dan komentator politik Inggris Carlos Martinez berpendapat, kedua sidang yang digelar Tiongkok adalah teladan demokrasi sosialis yang menonjol  berdasarkan hukum.

Demokratis atau tidaknya sebuah negara ditentukan dari apakah rakyatnya telah sungguh-sungguh menjadi tuan rumah di negaranya. Konsep ‘Demokrasi Rakyat dalam Seluruh Proses’ yang dikeluarkan oleh partai berkuasa Tiongkok terdapat di semua aspek pemerintahan negara termasuk pemilihan, konsultasi, pengambilan kebijakan, pengelolaan dan pengawasan, mempunyai proses sistem dan praktik yang sempurna, sepenuhnya memanifestasikan hakikat dan inti demokrasi Tiongkok, yakni rakyat adalah tuan rumah.

Misalnya dalam pemilihan, para wakil kongres rakyat tingkat lima Tiongkok dipilih melalui pemilihan demokratis. Di antaranya, wakil kongres rakyat setingkat kabupaten dan desa yang dipilih melalui satu suara satu orang, proporsinya mencapai 94,5 persen dari jumlah total suara, dan mempunyai representatif terluas. Anggota MPPR dipilih melalui proses demokrasi yang berkonsultasi dan direkomendasikan, mencakup berbagai partai dan non partai, berbagai kelompok rakyat utama, 56 etnis dan 5 agama besar. Hal ini sepenuhnya memanifestasikan keunggulan berciri khas Tiongkok, yakni berkonsultasi ketika terjadi masalah, mengalami masalah dan menangani masalah.

Dilihat dari segi pengambilan kebijakan, Kongres Rakyat Nasional(KRN) menyusun undang-undang secara terbuka dan pemerintah mengambil kebijakan secara terbuka. Pada tahun lalu, jumlah pos penghubung legislatif lapisan dasar milik KRN meningkat sampai 22, mendorong berbagai tempat membangun 4.700 pos penghubung legislatif, dan mendirikan 220 ribu rumah perwakilan dan pos penghubung perwakilan. Semua ini membuat rakyat lebih mudah ikut serta dalam penyusunan undang-undang. Hingga bulan Januari lalu, pos penghubung legislatif lapisan dasar mendapat 11.360 masukan untuk penyusunan 132 rancangan hukum dan rencana penyusunan undang-undang tahunan.

Sementara itu, Demokrasi Rakyat dalam Seluruh Proses juga menjamin penggunaan kekuasaan yang dibatasi dan diawasi secara efektif. Di desa Siling, Kecamatan Tianmashan, Provinsi Sichuan, para petani dapat dengan jelas mengetahui jumlah tunjangan yang diterimanya dan orang lain melalui daftar penyejahteraan petani yang ditempel di depan pintu Kantor Pemerintah Desa. Mereka dengan puas mengatakan, “baik kebijakan penyejahteraan yang dikeluarkan pemerintah maupun uang yang dikeluarkan oleh desa, semuanya transparan seperti sebuah kaca.”

Baik tidaknya demokrasi sebuah negara, rakyatlah yang paling berhak bicara. Pada bulan Januari lalu, laporan indeks kepercayaan Global yang dikeluarkan perusahaan konsultan hubungan masyarakat terbesar di dunia Edelman menunjukkan, indeks kepercayaan rakyat Tiongkok terhadap pemerintah mencapai 91 persen pada tahun 2021, dan terus menduduki peringkat nomor satu di dunia, mencapai titik tertinggi selama 10 tahun terakhir. Ini merupakan manifestasi paling nyata dari demokrasi Tiongkok yang mempunyai daya hidup kuat.

Tidak ada demokrasi yang terbaik, hanya ada demokrasi yang lebih baik. Pada tanggal 7 Maret lalu, sidang ke-5 KRN ke-13 mengadakan pembahasan amandemen Undang-Undang Organisasi Lokal. Hal yang terpenting dalam perbaikan undang-undang ini yaitu memasukkan “Mempertahankan Demokrasi Rakyat dalam Seluruh Proses” ke dalam undang-undang tersebut. Dapat diprediksi, jalan demokrasi Tiongkok akan menjadi semakin lebar dan membuat rakyat menikmati semakin banyak hasil demokrasi, memberikan kontribusi Tiongkok demi perkembangan peradaban politik umat manusia.