Rangkuman Hasil Revitalisasi Pedesaan dari Sudut Pandang Sidang KRN dan MPPR

2022-03-09 16:49:25  

Tahun 2022 adalah sebuah tahun yang krusial dalam memperkokoh hasil pengentasan kemiskinan sembari melakukan revitalisasi pedesaan. Laporan Kinerja Pemerintah yang diserahkan kepada Sidang ke-5 KRN ke-13 pada tanggal 5 Maret lalu mengajukan perlunya mengembangkan produksi pertanian, terus mendorong revitalisasi pedesaan secara menyeluruh, serta menyempurnakan kebijakan pendukung pertanian, menindaklanjuti perkembangan daerah-daerah yang baru saja terlepas dari kemiskinan, mendorong panen raya pertanian dan menambah pendapatan kaum petani. Mengimplementasi kebijakan ketahanan pangan dengan memprioritaskan tanah garapan dan agro-teknik dengan sungguh-sungguh. 


Pada tanggal 6 Maret sore lalu, Xi Jinping melakukan pertemuan dengan para wakil KRN fraksi pertanian, kesejahteraan sosial dan jaminan sosial serta menghadiri diskusi panel dengan mereka.


Xi Jinping menunjukkan, walaupun Tiongkok telah mewujudkan panen raya selama 18 tahun berturut-turut, namun masih menghadapi banyak tantangan, tugas menjaga ketahanan pangan masyarakat masih menjadi tugas yang amat urgen.

Adapun kebijakan terkait produk-produk pertanian, terutama pangan, Laporan Kinerja Pemerintah telah melakukan serentetan pengaturan, antara lain, menstabilkan area tanaman pangan agar tidak menyusut, serta dengan sungguh-sungguh membendung segala fenomena ‘non pertanian’ atau gejala yang tidak kondusif bagi produksi pangan, sementara itu juga membangun lagi 6,7 juta hektar ladang pertanian berstandar tinggi. Dari hal tersebut terlihat tekad pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan sebagai kebijakan prioritasnya di bidang pertanian.

Menjaga ketahanan pangan dengan mengutamakan pembangunan tanah garapan dan teknik pertanian. Laporan Kinerja Pemerintah menunjukkan perlunya meningkatkan perbaikan fasilitas ladang dengan hasil produksi yang rendah serta berusaha mengembangkan industri bibit dan teknik pertanian di samping menyebarluaskan penerapannya di pedesaan. Langkah-langkah itu bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan baik dari mutu maupun efisiensinya melalui penerapan teknik pertanian yang maju.


Laporan Kinerja Pemerintah menggarisbawahi ‘kaum petani pangan’ dan ‘pejabat terkait produksi pangan’ dalam menjaga ketahanan pangan negara. Laporan dengan tegas menunjukkan perlunya meningkatkan pemberian subsidi pertanian, menaikkan harga pokok penjualan (HPP) gabah kering padi-padian dan gandum di tingkat petani secara layak, sekaligus memperketat tanggung jawab para pejabat pemerintah dalam menjaga stok atau persediaan pangan maupun sayuran. Para wakil KRN berpendapat, saat ini harus ditekankan bahwa partai dan pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memelihara ketahanan pangan, dengan ketat melaksanakan sistem evaluasi tanggung jawab ketahanan pangan, agar para pemimpin yang bertugas di daerah penghasil utama pangan, daerah penjualan utama pangan dan daerah campur penghasil pangan dan penjual pangan semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama juga. Hanya dengan demikian barulah dapat menjamin produksi pangan tahunan tetap berada di atas 1,3 triliun pon.


Memperkokoh hasil pengentasan kemiskinan adalah fondasi atau prasyarat pelaksanaan rencana revitalisasi pedesaan nasional. Laporan menunjukkan perlunya menyempurnakan dan mengimplementasi mekanisme pengawasan, agar masyarakat yang sudah terangkat dari kemiskinan tidak kembali jatuh miskin secara massal.

Lingkungan hidup pedesaan adalah isi penting dari rencana pembangunan pedesaan Tiongkok, sekaligus fondasi revitalisasi ekologis dari “lima revitalisasi” yang ditargetkan pemerintah pusat. Laporan menunjukkan, pemerintah akan mencanangkan aksi pembangunan pedesaan, meningkatkan pembangunan infrastruktur termasuk fasilitas jaringan listrik, jalan raya, energi dan telekomunikasi, sekaligus mendorong perbaikan toilet pedesaan serta pembuangan limbah dan sampah sesuai dengan kondisi setempat.