Keseluruhan Proses Demokrasi Rakyat Tiongkok

Sidang KRN dan Sidang MPPR tahunan sudah berakhir di Beijing belum lama yang lalu. Di sela-sela kedua sidang tersebut, para wakil KRN dan anggota MPPR sebanyak 5.000 orang telah berkumpul dan membahas urusan-urusan penting negara, pembenahan sosial beserta hal-hal dalam keseharian masyarakat. Kedua sidang tersebut disebut sebagai gambaran hidup keseluruhan proses demokrasi rakyat Tiongkok. Nah sebenarnya apakah yang disebut dengan keseluruhan proses demokrasi rakyat itu?

Sistem Kongres Rakyat Nasional (KRN) adalah sistem politik fundamental yang menjamin rakyat Tiongkok menjadi tuan di tanahnya sendiri. Kerja sama multipartai yang dipimpin oleh PKT dan sistem musyawarah politik adalah wujud penting demokrasi ala Tiongkok.

Penjelasan: Apakah hakikat dari demokrasi ala Tiongkok?

“Demokratis atau tidaknya sebuah negara, yang penting ialah, apakah rakyatnya benar-benar menjadi tuan dalam negaranya sendiri, apakah rakyatnya memiliki hak bersuara, terlebih apakah rakyatnya memiliki hak berpartisipasi yang luas.”—Xi Jinping

Di Tiongkok, setiap daerah, setiap sektor usaha, setiap kalangan dan setiap etnis memiliki wakilnya sendiri. Lebih dari 94 persen wakil KRN dipilih langsung oleh satu miliar rakyat melalui pemungutan suara satu orang satu suara. Dapat dikatakan, pemilihan tersebut adalah pemilihan basis berskala terbesar di dunia. Misalnya, di Dataran Tinggi Qinghai-Tibet hidup etnis Luoba yang populasinya tidak sampai 5.000 jiwa, namun etnis ini juga mempunyai wakilnya di KRN.

Berbeda dengan demokrasi kapital tipe fraksi partai dan kelompok parlemen atau tipe ‘plutokrasi’, intisari demokrasi rakyat berfokus pada keinginan masyarakat yang disampaikan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Misalnya, topik tentang revitalisasi toilet di pedesaan, walaupun tampaknya hal yang kecil atau sepele, namun sebenarnya adalah hal besar yang berkaitan erat dengan hajat hidup rakyat, juga dibahas dalam sidang KRN dan MPPR, dan hasil pembahasannya dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan-kebijakan konkret terkait pengentasan kemiskinan dan revitalisasi pedesaan, sehingga kepentingan pokok masyarakat terjamin secara efektif.

Oleh karena itu, rakyat yang menjadi tuan di atas negaranya sendiri adalah hakikat dasar demokrasi ala Tiongkok.

Penjelasan: Seperti apakah bentuk demokrasi ala Tiongkok?

“Demokratis tidaknya sebuah negara harus dilihat dari komitmen yang diberikan kepada rakyatnya, lebih-lebih harus dilihat berapa banyak komitmen yang ditunaikan pasca pemilihan.”—Xi Jinping

Melaksanakan demokrasi rakyat, menjamin rakyat menjadi tuan di negaranya sendiri, pada hakikatnya berarti, dalam segala hal terkait kepentingan rakyat, hendaknya diadakan musyawarah dengan proses menyeluruh yang luas, konsisten dan mendalam dalam internal rakyat. Berbagai partai politik dan berbagai kalangan mengimplementasi demokrasi melalui sistem kerja sama multipartai dan sistem musyawarah politik yang berasas tujuan membuahkan kebijakan yang ilmiah dan demokratis.

Setiap kebijakan penting yang krusial di Tiongkok diambil setelah melalui prosedur demokrasi penuh dan mempertimbangkan semua masukan secara maksimal. Misalnya, UU Hukum Perdata yang berkaitan dengan kehidupan setiap individu diluluskan setelah 10 kali konsultasi publik nasional. Masukan yang diterima sebanyak 1 juta lebih.

Adapun proposal yang diajukan oleh para wakil KRN akan ditangani oleh badan terkait dan hasil penanganannya akan diberitahukan kepada para wakil relevan tepat waktu sesuai dengan sistem yang sudah ada.

Di Tiongkok telah didirikan jaringan pengawasan demokrasi yang sangat efisien. Setiap kalangan bahkan setiap warga memiliki hak untuk mengawasi demokrasi yang dijamin oleh hukum. Melalui sebuah perangko, sebuah amplop, sebuah permohonan Online, seorang warga bahkan bisa mendorong badan terkait untuk mulai membahas revisi sebuah undang-undang tingkat nasional, sehingga peraturan yang melanggar hak dan kepentingan warga dapat dibetulkan, dan itulah ‘kekuatan’ dari pengawasan demokrasi rakyat.

Apa yang disebut sebagai keseluruhan proses demokrasi adalah, menyatukan pemilihan, musyawarah, pengambilan kebijakan, manajemen dan pengawasan demokrasi dalam satu proses, sehingga di semua bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, setiap individu mempunyai hak yang luas, dan suara setiap orang dapat terdengar.

Oleh karena itu, pencakupan seluruh proses adalah ciri khas atau karakteristik dari bentuk demokrasi ala Tiongkok.