Sang “Pembela HAM” Ingin Melanggar Komitmennya Lagi

Menteri Luar Negeri AS Blinken belakangan ini mengeluarkan pernyataan bahwa AS akan melaksanakan pembatasan pemberian visa terhadap sebagian pejabat Tiongkok di dalam dan luar wilayah Tiongkok serta di wilayah AS dengan dalih HAM. Politisi AS yang berutang besar di bidang hak asasi manusia di seluruh dunia memutarbalikkan fakta dan melimpahkan kesalahannya kepada orang lain, dan ini memperjelas kenyataan bahwa hegemoninya dilakukan atas nama HAM dan sepenuhnya memperlihatkan kemunafikan dan standar ganda apa yang disebut “pembela HAM”.

Dalam pernyataan yang dirilis dalam situs web Departmen Luar Negeri AS, Blinken mengatakan, AS berupaya membela HAM di berbagai daerah di dunia dan akan terus menggunakan semua langkah diplomatik dan ekonomi untuk mendorong akuntabilitas. Pernyataan tersebut cukup ironis, bukankah ini adalah celaan seluruh dunia terhadap AS terhadap kejahatannya di bidang HAM?

Hari sebelum Blinken mengeluarkan pernyataan, yaitu tanggal 20 Maret, adalah peringatan 19 tahun tercetusnya Perang Irak. Terkait perang yang mengakibatkan sekitar 200 ribu rakyat sipil tewas, sampai sekarang AS masih belum dapat mengeluarkan bukti untuk mencetuskan perang.

Jumlah rakyat yang menderita kesengsaraan akibat perang yang dilancarkan oleh AS tak terhitung, dari Irak, Afghanistan, Suriah, sampai Ukraina, banyak fakta membuktikan, AS adalah pelanggar HAM terbesar di dunia. Mereka bermantelkan apa yang disebut pandangan nilai ala AS, menimbulkan perang dan kekacauan, dan membawa kesengsaraan serius kepada rakyat di banyak daerah di dunia.

Situasi HAM di dalam negeri AS boleh dikatakan sangat mengerikan. Dalam sejarah, AS memusnahkan orang Indian dari fisik dan budaya mereka dan melakukan kejahatan genosida. Sampai sekarang, di AS masih terdapat diskriminasi ras sistematis. Dalam sidang ke-49 Dewan HAM PBB yang sedang diadakan, banyak negara mengecam sejarah berdosa AS yang melakukan pelanggaran terhadap kaum pribumi secara sistematis, mendesak AS untuk mawas diri, mengadakan investigasi dan dituntut pertanggungjawaban.

Di dalam dan luar negeri AS, satu kasus demi satu kasus, kejahatan AS di bidang HAM terlalu banyak, tapi mereka justru mengenakan sanksi terhadap Tiongkok dengan dalih HAM, apa alasannya?

Yang patut dicatat, sebelum Blinken megeluarkan pernyataan, kepala negara Tiongkok dan AS sekali lagi mengadakan pertemuan virtual. Presiden AS Joe Biden menegaskan kembali komitmennya, yaitu  AS tidak akan mengupayakan Perang Dingin yang baru, tidak akan berupaya mengubah sistem Tiongkok, tidak akan berupaya menentang Tiongkok dengan mengintensifkan persekutuannya, tidak mendukung Taiwan Merdeka, dan tidak berniat berkonfrontasi dengan Tiongkok. Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan jelas menunjukkan, penyebab langsung terjadinya keadaan hubungan Tiongkok dan AS masa kini adalah segelintir orang AS yang tidak melaksanakan kesepahaman penting kedua pemimpin negara, dan tidak melaksanakan sikap positif Joe Biden. Blinken yang memfitnah dan mencoreng Tiongkok dengan dalih HAM dan menekan pejabat Tiongkok tanpa alasan telah melanggar kesepahaman kedua pemimpin negara dan mengabaikan komitmen Presiden Joe Biden, apakah ia ingin melanggar komitmennya lagi?