Deputi Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB Kecam Standar Ganda Lukai Rakyat Jelata

Pada 25 Mei lalu, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang terbuka dengan mengangkat topik ‘perlindungan rakyat jelata dalam bentrokan bersenjata’. Deputi Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB, Dai Bing, menyatakan bahwa masyarakat internasional hendaknya terus memberikan upayanya dalam perlindungan rakyat jelata, dan menolak penerapan standar ganda.

Dai Bing atas nama pemerintah Tiongkok mengajukan empat poin usul tentang hal itu, yakni harus dengan ketat menaati hukum internasional dan peraturan internasional, harus mempertahankan dominasi oleh negara anggota, harus berpegang teguh pada penyelesaian konflik secara damai, dan mengedepankan pembangunan sebagai arah utamanya. Tiongkok menegaskan, standar ganda sangat merugikan usaha perlindungan rakyat jelata. Melindungi rakyat jelata tidak boleh menerapkan pola selektif. Negara yang terbanyak terlibat dalam peperangan di luar negeri harus melakukan introspeksi diri. Negara tertentu secara sewenang-wenang membeku bahkan menyalahgunakan cadangan devisa negara lain sama seperti mencuri atau merampok sumber aset negara relevan. Dengan ulah tersebut mereka tidak hanya telah merampas uang penyelamatan nyawa untuk rehabilitasi negarat terkait, tapi juga secara tak langsung merampas sumber bantuan kemanusiaannya yang sangat berharga. Masyarakat internasional hendaknya beraksi bersama untuk mendesak negara tertentu tersebut sesegera mungkin menghentikan perbuatannya itu.

Tiongkok menandaskan tidak boleh menyangkal prinsip dominasi oleh negara anggota hanya karena di negara anggota terjadi tragedi tewasnya rakyat jelata dalam jumlah massal.

Dai Bing berujar, menyangkal hak dominan negara anggota akan membuka ‘kotak pandora’, alias membuka akses pintu bagi sejumlah kecil negara untuk mengintervensi urusan intern negara lain bahkan menggulingkan pemerintahan negara lain dengan kedok melindungi rakyat sipil, sehingga akan menjatuhkan lebih banyak rakyat sipil dalam pergolakan dan kesengsaraan perang.