Jubir Kemenlu Tiongkok Tanggapi Pengumuman AS Terkait ‘Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik’

Menanggapi peresmian ‘Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik’ Amerika Serikat (AS), juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin di depan jumpa pers rutin hari Rabu kemarin (25/5) menunjukkan, ‘kerangka’ tersebut dengan dalih kerja sama berupaya mendirikan peraturan perdagangan yang dipimpin oleh AS, serta merestrukturisasi sistem produksi dan rantai pasokan untuk memaksa negara-negara di kawasan ini ‘melepaskan keterkaitannya’ dengan ekonomi Tiongkok. 

Dikabarkan, pada tanggal 23 Mei lalu, AS secara resmi menghidupkan apa yang disebut dengan ‘Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik’ (IPEF). Menurut pihak AS, ‘Kerangka’ tersebut akan menjadi platform penting untuk AS dalam meningkatkan komunikasi ekonominya dengan negara-negara Asia-Pasifik, para anggota akan menjadi mitra yang lebih dapat diandalkan oleh AS. 

Wang Wenbin mengatakan bahwa AS menyebut akan menjamin kemenangannya dalam persaingan di abad ke-21 melalui apa yang disebut sebagai ‘Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik’ tersebut. Hal ini sepenuhnya menandakan bahwa ‘Kerangka’ tersebut terutama untuk melayani ekonomi AS. 

“Selama beberapa tahun ini, AS selalu absen dalam kerja sama ekonomi Asia-Pasifik. Pihaknya mengundurkan diri dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), tidak berpartisipasi dalam CPTPP dan RCEP, semua itu bertolak dari kepentingannya sendiri. Kini AS mengajukan ‘Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik’ pun bertujuan untuk melayani diri sendiri. ”

Wang Wenbin menunjukkan, ‘Kerangka’ itu juga melayani strategi geopolitik AS. Meskipun ‘Kerangka’ tersebut mencakup banyak negara di kawasan ini, tetapi isi kerangka tersebut tidak sesuai dengan taraf perkembangan dan kebutuhan riil negara-negara di kawasan ini, tidak ada peraturan tentang pembebasan tarif bea masuk atau akses pasar, namun justru memaksa negara lain menerima standar tinggi AS. Yang patut ditanyakan adalah, di mana keuntungan pihak lainnya? Apabila ‘Kerangka’ itu tidak menguntungkan perkembangan bersama negara-negara di kawasan ini, maka pada akhirnya pasti akan mengalami kegagalan. Prakarsa apapun yang bermanfaat bagi perkembangan kawasan ini hendaknya sesuai dengan prinsip yang terbuka, inklusif, saling menguntungkan dan menang bersama, bukannya sengaja meletakkan rintangan dan menciptakan perlawanan, inilah tuntutan umum negara-negara di kawasan ini.