Apa Kualifikasi Politikus AS Bicarakan Demokrasi dan HAM?

Seminggu yang lalu, insiden penembakan massal yang terjadi di Sekolah Dasar Robb di Uvalde, Texas, AS telah mengakibatkan 19 anak dan 2 orang dewasa meninggal dunia, hal ini tidak hanya mengejutkan AS sendiri, tapi juga mengejutkan seluruh dunia. Insiden tersebut tidak hanya memberikan kesedihan yang luar biasa pada para keluarga korban, tapi juga menyiksa hati nurani para politikus AS yang sering menggembar-gemborkan ‘demokrasi’ dan ‘HAM’.

Di negara manapun, anak-anak adalah harapan dan masa depan, mereka adalah kelompok rentan yang harus dilindungi. Perhatian terhadap anak-anak memperlihatkan level peradaban suatu masyarakat, juga memperlihatkan perkembangan HAM suatu negara. Sebagai negara adikuasa satu-satunya di dunia, AS gagal melindungi anak-anaknya, apa kualifikasi para politikus AS menggembar-gemborkan ‘demokrasi’ dan ‘HAM’?

Menurut informasi publik, populasi AS menduduki 4% dari populasi seluruh dunia, namun proporsi kepemilikan senjatanya melampaui 46% dari seluruh dunia dengan memiliki 400 juta lebih senjata, tingkat kepemilikan senjata sipilnya menduduki peringkat pertama di dunia. Kekerasan penembakan tidak hanya menjadi masalah yang terkatung-katung dalam jangka panjang, tapi juga menjadi buah pahit yang diakibatkan dari kemerosotan hukum dan ketertiban, terus meningkatnya konflik rasial, serta penegakan hukum dengan kekerasan. Meskipun tragedi penembakan masih terus terjadi, namun politikus-politikus AS masih tak mempedulikannya dan menanganinya dengan rutinitas tetapnya seperti berdoa, berbelasungkawa dan berpidato. ‘HAM’ di mata mereka tidak mencakup kelompok rentan yang tidak bermanfaat bagi pemungutan suara, makna penting ‘demokrasi’ di mata mereka adalah kepemilikan senjata.

Ketika kekuasaan dan modal lebih diprioritaskan daripada keselamatan jiwa rakyat, akibatnya pasti akan mendatangkan sejumlah besar tragedi HAM. Menghadapi masalah kekerasan penembakan senjata fatal yang sudah berada dalam jangka panjang tersebut, kegagalan pemerintah AS dalam pembenahan masalah ini telah menjelaskan pada seluruh dunia bahwa apa yang disebut dengan ‘demokrasi ala AS’ tidak bisa melindungi penduduk sipil, dan ‘mercusuar demokrasi’ AS telah lama redup.