Tiongkok Wakili Lebih dari 30 Negara Imbau Berbagai Pihak Dorong Multilateralisme di Bidang HAM

Wakil Tetap Tiongkok untuk Kantor PBB di Jenewa dan organisasi internasional lainnya di Swiss, Chen Xu, dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-50 hari Selasa kemarin (14/6), mewakili lebih dari 30 negara mengimbau berbagai pihak untuk mendorong multilateralisme di bidang HAM, bersama mendorong usaha HAM internasional berkembang dengan sehat.

Pernyataan bersama menunjukkan, pada tahun-tahun terakhir ini, politisasi dan konfrontasi di Dewan HAM terus meningkat dan informasi palsu semakin banyak, hal ini secara serius menyimpang dari tujuan semula pendirian Dewan HAM, mereka menyatakan perhatian yang mendalam terhadap hal tersebut. Lembaga HAM multilateral seharusnya menjadi platform kerja sama dan dialog, bukannya menjadi tempat separatisme dan konfrontasi. Berbagai pihak seharusnya mendorong multilateralisme di bidang HAM, memegang prinsip komprehensif, adil, objektif, non selektif dan non politisasi, bersama-sama mendorong perkembangan sehat usaha HAM internasional.

Pernyataan bersama tersebut juga mengajukan empat butir pendapat, yaitu pertama, mempertahankan keadilan. Mekanisme HAM multilateral harus menaati tujuan dan prinsip Piagam PBB, mengembangkan nilai bersama seluruh umat manusia, menentang politisasi dan instrumentasi masalah HAM, menentang standar ganda dan intervensi terhadap urusan intern negara-negara lain dengan alasan HAM. Kedua, mempertahankan keterbukaan dan inklusivitas. Berbagai pihak harus meningkatkan solidaritas, mengadakan dialog dan kerja sama konstruktif di atas dasar kesetaraan dan saling menghormati satu sama lain, memperluas kesepahaman, mengurangi perselisihan, saling belajar dan berkembang bersama. Ketiga, mempertahankan keobjektifan dan keadilan, dalam pekerjaannya, mekanisme HAM multilateral harus berdasarkan informasi benar dan objektif, menghormati kedaulatan negara-negara, menghormati jalan pembangunan yang dipilih oleh negara-negara lain yang sesuai dengan keadaan negara masing-masing, serta memberikan bantuan teknis atas dasar menghormati keinginan negara terkait. Keempat, mempertahankan keadilan regional. Struktur staf mekanisme HAM multilateral seperti Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB dan mekanisme khusus harus memanifestasikan prinsip pembagian regional yang adil dan menyeluruh, menarik tenaga ahli dari negara-negara berkembang agar mekanisme HAM multilateral mempunyai representasi yang sesungguhnya.