Kemenlu Tiongkok Bantah Perkataan Menlu AS Seputar Tiongkok

2022-07-07 10:56:12  

Menanggapi perkataan seputar Tiongkok yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Blinken baru-baru ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian di depan jumpa pers hari Rabu kemarin (6/7 ) menunjukkan, perkataan tersebut sama sekali tidak mempedulikan fakta dan kenyataan, memutarbalikkan hitam dan putih, serta penuh dengan pikiran Perang Dingin dan prasangka ideologi. Tiongkok dengan tegas menentang perkataan tersebut.

Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri AS Blinken di depan forum publik NATO menyatakan, Tiongkok sedang mencoba merusak ketertiban internasional yang berdasarkan peraturan, pihak AS tidak mencari konflik namun berupaya untuk menjaga ketertiban internasional yang berdasarkan peraturan.

Zhao Lijian menunjukkan, “pidato Menlu Blinken yang menyebut bahwa NATO tidak ‘mencari konflik’ adalah hal yang sangat munafik serta tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Sejarah NATO adalah sebuah sejarah yang terus menciptakan konflik dan melancarkan perang. Dari Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Irak, Afghanistan hingga Libia dan Ukraina, NATO menyebut dirinya sebagai organisasi defensif, namun mereka terus menerobos batas wilayah dan patokannya, secara sembarangan melancarkan perang, serta mengorbankan warga sipil, hingga saat ini sama sekali tidak pernah introspeksi. Kenyataannya tersebut telah membuktikan, bukan Tiongkok yang bangkit menjadi ‘tantangan sistematik’ bagi NATO, melainkan NATO sendirilah yang semakin berubah menjadi ‘tantangan sistematik’ bagi perdamaian dan keamanan dunia.”

Zhao Lijian menekankan, Tiongkok selalu menjadi pembangun perdamaian dunia, kontributor pembangunan global dan pemelihara tata tertib internasional. Tiongkok tak pernah menginvasi ke negara lain, tak pernah menghasut perang proksi, tak pernah bergabung atau membentuk kelompok militer apa pun, serta tidak berniat untuk bersaing dan melakukan perlawanan, melainkan ingin hidup berdampingan secara rukun dengan berbagai negara, bekerja sama dan menang bersama, membentuk komunitas senasib sepenanggungan umat manusia.

Zhao Lijian menyatakan, “apa yang disebut dengan ‘tata tertib internasional yang berbasis peraturan’ oleh AS itu sebenarnya adalah hukum pribadi yang disusun oleh beberapa negara, dan bertujuan untuk melayani kepentingan pribadi dan hegemoni AS. AS menuntut negara lain untuk mematuhi tata tertib internasional, tapi malah menghalangi perundingan protokol pemeriksaan Konvensi Pelarangan Senjata Biologi, sekaligus menolak meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak PBB dan sejumlah konvensi internasional lainnya. AS selalu menindas hukum internasional dengan menggunakan hukum domestiknya, dan hanya menjalankan patokan internasional yang sesuai dengan kepentingannya sendiri. Hal tersebut merupakan perusakan terbesar terhadap tata tertib internasional,” ujar Zhao.