Pertemuan Menlu Tiongkok-AS Akan Digelar

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di sela-sela Konferensi G20. Apakah pertemuan kali ini bersangkutan dengan masalah Taiwan dan Xinjiang? Terkait hal tersebut, jubir Kemenlu Tiongkok Zhao Lijian hari Rabu kemarin (6/7) menyatakan, masalah Taiwan secara langsung berkaitan dengan kepentingan inti Tiongkok, masalah Xinjiang juga menjadi masalah yang sangat diperhatikan oleh Tiongkok.

Zhao Lijian mengatakan, masalah Taiwan selalu menjadi masalah terpenting dan paling sensitif dalam hubungan Tiongkok-AS.

“Prinsip Satu Tiongkok dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS adalah dasar politik hubungan Tiongkok-AS, di era yang berbeda-beda, semua pemerintah AS telah memberikan komitmennya terhadap hal ini. ‘Empat tidak dan satu tidak berniat’ yang dijanjikan oleh Presiden Joe Biden juga mengandung hal untuk tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. AS harus menaati ketentuan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, berhenti melawan arus sejarah, berhenti melubangi Prinsip Satu Tiongkok, berhenti mendukung Kemerdekaan Taiwan, dan dengan aksi nyata memelihara dasar politik hubungan Tiongkok-AS”, ujar Zhao.

Menyinggung masalah Xinjiang, Zhao Lijian menekankan, apa yang disebut sebagai kerja paksa sepenuhnya adalah kebohongan yang dibuat AS untuk menodai dan membendung Tiongkok. Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur yang disusun pihak AS merupakan kelanjutan dari kebohongan tersebut, sekaligus tindakan peningkatan untuk membendung Tiongkok melalui Xinjiang. Masyarakat internasional telah melihat jelas hal ini.

Zhao Lijian menunjukkan, “bukan Tiongkok yang membuat ‘kerja paksa’, namun AS yang membuat ‘pengangguran paksa’ dengan merampas hak kerja ratusan ribu orang Xinjiang secara paksa. Bukan Tiongkok yang menekan HAM, namun AS yang memaksa mereka jatuh kembali ke dalam kemiskinan, merusak kehidupan berbagai etnis Xinjiang yang baru saja menanggulangi kemiskinan. AS bahkan merusak program penanggulangan kemiskinan Xinjiang. Bukan Tiongkok yang melanggar ketentuan internasional, namun AS yang memaksa pelepasan dan pemutusan, dengan sewenang-wenang merusak ketentuan ekonomi dan perdagangan internasional, serta merusak stabilitas rantai industri dan rantai pasokan. Kami mendesak AS untuk berhenti membuat kebohongan tentang ‘kerja paksa’, berhenti melaksanakan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur, dengan aksi nyata menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kerja sama antar kedua negara di berbagai bidang, bukannya membuat rintangan yang baru.”