Pemerintah AS Prioritaskan Pemungutan Suara dan Sisihkan Rakyat Sipil dalam Masalah Tarif

2022-07-08 14:19:18  


Belakangan ini, media-media AS berulang kali menggembar-gemborkan isu pemerintah AS yang sedang mendiskusikan pencabutan sebagian tarif tinggi yang dikenakan pada produk Tiongkok untuk mengurangi tekanan inflasi yang terus mencetak rekor baru. Sejumlah media mengutip perkataan narasumber yang menunjukkan bahwa pemerintah Biden mungkin akan mencabut ‘tarif kecil’. Seberapa kecil? Sebesar 10 miliar dolar AS, atau sekitar 2,7 persen dari 370 miliar dolar AS tarif tinggi yang dikenakan kepada Tiongkok.

Di AS, karena egoisme ekstrem politikus dan kelompok kepentingan yang berbeda-beda saling mengendalikan satu sama lain, maka hal ini sepenuhnya adalah sandiwara lama yang terus diulang-ulang. Publik telah melihat jelas dua keadaan: pertama, politikus AS tidak mungkin memikul kerugian politik pribadinya di hadapan kepentingan negara, kebutuhan perusahaan dan rakyat sipil pada akhirnya tetap bergantung pada ‘pemungutan suara’. Kedua, dalam masalah pencabutan tarif terhadap Tiongkok, semakin lama pemerintah AS menundanya, maka kerugian ekonomi AS akan semakin banyak.

Selama 4 tahun ini, banyak fakta dan angka statistik yang membuktikan bahwa perang perdagangan yang dilancarkan AS kepada Tiongkok telah gagal total. Dari pertengahan tahun 2018 sampai bulan April tahun 2022, perang perdagangan yang dilancarkan AS kepada Tiongkok membuat rakyat AS menghabiskan 129 milyar dolar AS lebih banyak. Ekonom Wadah Pemikir Tax Foundation AS Alex Durante dalam artikelnya mengatakan, tarif yang dikenakan kepada produk Tiongkok hampir semua dipikul oleh perusahaan dan konsumen AS, bukan dipikul oleh perusahaan Tiongkok seperti yang direncanakan.

Akan tetapi mengapa Washington ragu terhadap hal ini?  Faktor utamanya tetaplah ‘pemungutan suara’. Untuk memenangkan pemilihan, politikus AS memilih untuk mengorbankan rakyat sipil yang meronta-ronta  dalam harga minyak yang tinggi, harga properti yang tinggi dan harga pangan yang tinggi. Dilihat dari hal ini, apa yang disebut sebagai ‘prioritas AS’ sebenarnya adalah prioritas pemungutan suara, sedangkan rakyat sipil disisihkan dan diabaikan.

Menghadapi keraguan pemerintah AS dalam masalah tarif, Tiongkok dengan jelas menyatakan sikapnya bahwa pencabutan semua tarif yang dikenakan kepada Tiongkok tidak hanya menguntungkan Tiongkok dan AS, tapi juga menguntungkan seluruh dunia.