Kemenlu: Tidak Akan Berikan Kesempatan Apa Pun pada Kekuatan Separatis ‘Taiwan Merdeka’

Dalam konferensi pers Selasa hari ini (2/8), juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying memberikan komentar terkait pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan seperti apa yang dibicarakan oleh Menlu AS sehari sebelumnya.

Hua Chunying mengatakan, seluruh dunia sudah melihat dengan sangat jelas, AS melakukan provokasi sehingga ketegangan situasi di Selat Taiwan meningkat, dan AS harus bertanggung jawab sepenuhnya atas hal itu. Ada pun pernyataan yang dilontarkan Menlu AS tersebut memang telah memutarbalikkan kenyataan, dan sekali lagi secara mendalam memperlihatkan mentalitas hegemonis dan logika bandit dari sejumlah tokoh AS, yakni dirinya boleh saja memprovokasi seenaknya, namun orang lain tidak boleh menentang atau pun membela diri.

Untuk itu, Hua Chunying menegaskan beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, setiap badan pemerintah, termasuk badan-badan administrasi, legislatif dan yudikatif wajib melaksanakan politik luar negeri yang diakui dan dijanjikan oleh pemerintah AS. Pemerintah AS dalam komunike penjalinan hubungan diplomatik Tiongkok-AS tahun 1979 dengan tegas berkomitmen bahwa AS mengakui RRT sebagai satu-satunya pemerintah sah yang mewakili Tiongkok, dalam lingkup tersebut, rakyat AS akan memelihara kontak budaya dan bisnis serta segala kontak tidak resmi lainnya dengan rakyat Taiwan. Kongres atau DPR AS adalah bagian dari pemerintah AS, dan seharusnya dengan ketat menaati kebijakan diplomatik yang diakui dan dijanjikan oleh pemerintah AS. Ketua DPR sebagai tokoh nomor tiga pemerintahan AS, jika berkeliaran ke daerah Taiwan dengan menumpangi pesawat militer AS, maka hal itu mutlak bukanlah apa yang disebut sebagai kontak tak resmi.

Kedua, kesalahan yang dilakukan sejumlah politikus AS sebelumnya tidak boleh dianggap sebagai preseden atau contoh yang boleh ditiru, lebih-lebih tidak boleh dijadikan dalih oleh pihak AS untuk membuat satu per satu kesalahan dalam masalah Taiwan.

Ketiga, prinsip satu Tiongkok adalah patokan dasar hubungan internasional yang diakui secara umum sekaligus kesepahaman umum masyarakat internasional. Justru di atas dasar prinsip satu Tiongkok itulah, Tiongkok menjalin hubungan diplomatik dengan 181 negara termasuk AS. Pihak AS telah memberikan komitmen yang serius kepada pihak Tiongkok mengenai prinsip satu Tiongkok, hal itu tercantum dalam tiga komunike ketika kedua negara menggalang hubungan diplomatik.

Keempat, dengan bertolak dari strategi melawan Tiongkok dengan isu Taiwan, AS mendukung dan membiarkan kekuatan separatis ‘Taiwan Merdeka’ terus memprovokasi Daratan Tiongkok dalam masalah Taiwan, terus menggerogoti garis batas Tiongkok. AS dan Taiwanlah yang bersekongkol terlebih dulu, dan Tiongkok hanyalah melakukan pembelaan setelahnya. Menghadapi sikap AS yang tidak mengindahkan pendirian serius pihak Tiongkok, maka berbagai tindakan balasan yang bakal diambil oleh pemerintah Tiongkok adalah sah dan sangat diperlukan.

Kelima, kronologi masalah Taiwan sangat jelas, fakta dan status quo bahwa kedua sisi Taiwan termasuk dalam satu Tiongkok juga sangat jelas. Tiongkok menentang kekuatan separatis ‘Taiwan Merdeka’ dan intervensi kekuatan eksternal, dan tidak akan memberikan kesempatan apa pun pada berbagai bentuk kekuatan ‘Taiwan Merdeka’. Apabila AS bertindak nekat, maka segala konsekuensi serius yang terjadi akan ditanggung oleh pihak AS sendiri.