Masyarakat Internasional Dukung Pendirian Tiongkok dalam Masalah Taiwan

Berkenaan dengan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan Tiongkok, organisasi internasional dan sejumlah negara menegaskan kembali bahwa mereka menjunjung prinsip Satu Tiongkok dan mendukung pendirian Tiongkok.

Dalam jumpa pers hari Rabu lalu (3/8), Sekjen PBB Antonio Guterres ketika menanggapi kunjungan Pelosi ke Taiwan menegaskan bahwa dirinya menjunjung prinsip Satu Tiongkok

Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja, sekaligus Ketua Bergilir ASEAN mengumumkan pernyataan bahwa para anggota ASEAN mendukung prinsip Satu Tiongkok, dan mengimbau pemeliharaan Piagam PBB dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menegaskan, Kamboja menganut prinsip Satu Tiongkok, dan menganggap bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah Tiongkok yang tak terpisahkan. Kamboja menentang tegas berbagai opini dan tindakan yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah Tiongkok.

Presiden Nikaragua Daniel Ortega Saavedra menyatakan, kunjungan pejabat pihak AS tersebut adalah provokasi yang gila-gilaan.

Istana Presiden Palestina mengumumkan pernyataan bahwa Palestina mendukung Tiongkok memelihara kedaulatan dan keutuhan wilayahnya, serta mengimbau dihentikannya berbagai tindakan yang melanggar prinsip Satu Tiongkok.

Kementerian Luar Negeri Belarus mengumumkan pernyataan bahwa tindakan AS yang tidak bertanggung jawab tersebut telah memperuncing ketegangan situasi. Pihak Belarus mendukung serangkaian tindakan yang diambil Tiongkok untuk merealisasi penyatuan negara.

Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam pernyataannya menegaskan kembali bahwa pihaknya menjunjung prinsip Satu Tiongkok, dan menentang tindakan provokatif AS, karena hal tersebut akan mengakibatkan kekacauan situasi regional.

Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias menyatakan, Yunani dan Tiongkok memiliki bahasa yang sama dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah serta memelihara ketertiban internasional. Yunani akan terus menjunjung prinsip Satu Tiongkok.

Selain itu, Indonesia, Bahrain, Thailand, Eritrea, Tanzania, Ethiopia, Sudan Selatan, Burundi, Zimbabwe, Kongo (Brazzaville) dan Sudan juga menentang pelanggaran AS terhadap kedaulatan Tiongkok dan menegaskan kembali bahwa mereka menjunjung prinsip Satu Tiongkok.

Para mantan pejabat dan pakar masalah internasional dari berbagai negara juga mengecam kunjungan Pelosi ke Taiwan. Mereka menunjukkan bahwa tindakan Pelosi ini secara serius mendampak fondasi politik hubungan Tiongkok-AS, secara serius melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah Tiongkok, serta dengan serius menginjak-injak hukum internasional dan patokan dasar hubungan internasional.