AS yang Selalu Berbohong Sebaiknya Tidak Membuat Kesalahan Lagi dalam Masalah Taiwan

Baru-baru ini, beberapa pejabat senior Amerika Serikat berturut-turut memberikan pernyataan terkait kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi ke Taiwan, Tiongkok. Mereka memfitnah Tiongkok ‘bereaksi berlebihan’ terhadap kunjungan Pelosi tersebut sehingga ‘menimbulkan krisis dalam hubungan Tiongkok-AS’, tindakan itu bertujuan menimpakan kesalahan kepada pihak Tiongkok. Sejumlah politikus AS bahkan terus melakukan kunjungan ke Taiwan sehingga meningkatkan ketegangan situasi Selat Taiwan. 

Melakukan provokasi, menyangkal kesalahan, mencari alasan dan menimpakan kesalahan, inilah cara yang sering dilakukan AS dalam urusan internasional. Akan tetapi, kebohongan selalu dikalahkan oleh kenyataan. Alasan kunjungan Pelosi ke Taiwan Tiongkok sangat jelas, AS tidak dapat menyangkal dan berdalih. 

Melihat kembali krisis Selat Taiwan ini, siapa pun yang tidak berprasangka akan menyadari bahwa hal ini direncanakan dan diprovokasi oleh AS sendiri. Dengan tujuan kepentingan politik pribadinya, dengan persetujuan dan pengaturan pemerintah AS, Pelosi bersikeras mengunjungi Taiwan, tindakan itu dengan serius melanggar prinsip Satu Tiongkok dan peraturan tiga komunike Tiongkok-AS, dengan serius merugikan kedaulatan dan keutuhan wilayah Tiongkok, dengan serius merusak perdamaian dan kestabilan Selat Taiwan, serta dengan serius menyerang dasar politik hubungan Tiongkok-AS. Sedangkan sebelum isu ini terjadi, pihak Tiongkok pernah dengan tegas menyatakan pertentangannya dan berulang kali menekankan keseriusan dan bahaya kunjungan Pelosi ke Taiwan. Tiongkok menunjukkan bahwa segala risiko yang muncul akan dipikul oleh AS sendiri, dapat dikatakan bahwa Tiongkok sudah memberikan peringatan sebelumnya. 

Sementara itu, tokoh-tokoh mancanegara pun mengeluarkan peringatan atas kemungkinan terjadinya krisis akibat kunjungan Pelosi ke Taiwan. Mantan PM Australia Paul Keating menunjukkan, sulit dibayangkan masih ada ‘tindakan yang lebih ceroboh dan provokatif’ daripada ini, apabila salah menilai atau salah menangani situasi, maka keamanan, kemakmuran dan ketertiban kawasan ini bahkan seluruh dunia akan menghadapi konsekuensi bencana. 

Setiap negara dianugerahi hak oleh hukum internasional untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam memelihara kedaulatan dan keutuhan wilayahnya dan mencegah intervensi eksternal. Menghadapi provokasi buruk pihak AS, Tiongkok tidak memiliki pilihan lain, dan harus memberikan balasan. Serangkaian tindakan balasan yang diambil Tiongkok bertujuan untuk memperingatkan pelaku kejahatan, menghukum kekuatan ‘Taiwan Merdeka’, membela kepentingan inti negara, dan sesuai dengan hukum internasional dan domestik. Sekitar 170 negara dan sejumlah organisasi internasional menegaskan kembali bahwa mereka terus berpegang pada prinsip Satu Tiongkok, serta mendukung Tiongkok memelihara kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.

AS menyebut bahwa Tiongkok membuat apa yang disebut sebagai ‘new normal’ melalui krisis Selat Taiwan, menyebut bahwa tentara Tiongkok menunjukkan kekuatan militer besarnya kepada Taiwan. Akan tetapi, Taiwan sepenuhnya adalah wilayah Tiongkok, menghadapi provokasi eksternal, tindakan tentara Tiongkok yang melakukan latihan militer di perairan terkait untuk membela kedaulatan negara dan keutuhan wilayah adalah melaksanakan misi konstitusi dan Undang-Undang Anti Pemisahan Negara Tiongkok.