Tiongkok Tuntut AS Berikan Penjelasan dan Hentikan Serangan Siber terhadap Tiongkok

Menanggapi serangan siber badan terkait AS terhadap target siber Tiongkok, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning di depan jumpa pers rutin hari Senin (5/9) kemarin menyatakan bahwa tindakan AS tersebut dengan serius merugikan keamanan negara dan keamanan data pribadi warga negara Tiongkok. Tiongkok dengan tegas mengecam tindakan tersebut, menuntut AS memberikan penjelasan dan segera menghentikan tindakan ilegal terkait. 

Baru-baru ini, Pusat Tanggap Darurat Virus Komputer Nasional Tiongkok dan perusahaan 360 masing-masing mengeluarkan laporan investigasi terkait Universitas Polytechnical Barat Laut (NPU) Tiongkok yang mengalami serangan siber dari Badan Keamanan Nasional (NSA) AS. 

Mao Ning menyatakan, inilah bukti pemerintah AS melancarkan serangan siber terhadap Tiongkok.

“Berdasarkan analisa teknis dan penelusuran sumber yang dilakukan oleh tim teknis gabungan dari Pusat Tanggap Darurat Virus Komputer Nasional Tiongkok dan perusahaan 360, serangkaian bukti terkait serangan siber dan pencurian data yang dilakukan NSA AS terhadap Tiongkok sangat jelas dan lengkap, di antaranya termasuk 13 personel yang secara langsung melancarkan serangan siber dari wilayah AS ke Tiongkok, 60 lebih kontrak yang ditandatangani oleh pengusaha telekomunikasi AS untuk membangun lingkungan serangan siber, serta 170 lebih dokumen elektronik terkait. Laporan menunjukkan, AS telah berturut-turut menggunakan 41 alat penyerang siber khusus, total telah melancarkan ribuan serangan dan pencurian terhadap NPU, serta telah memperoleh sebagian data teknologi inti. AS juga telah melakukan pemantauan ponsel terhadap masyarakat Tiongkok dalam jangka panjang, secara ilegal mencuri isi sms pengguna ponsel, dan melakukan penentuan posisi nirkabel terhadap ponsel-ponsel tersebut,” tutur Mao Ning

Mao Ning menekankan, keamanan siber adalah masalah bersama yang dihadapi seluruh dunia. Sebagai negara yang memiliki kemampuan teknologi siber yang kuat, AS seharusnya segera berhenti mencuri dan menyerang negara lain, dengan sikap yang bertanggung jawab berpartisipasi dalam tata kelola ruangan siber global, serta memainkan peranan konstruktif untuk memelihara keamanan siber.