Demokrasi Rakyat Seluruh Proses Tiongkok Mengandung Kebudayaan dan Kecerdasan Tiongkok

Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok (PKT) sedang digelar di Beijing. Dalam laporan di depan kongres itu, pemimpin tertinggi PKT Xi Jinping menyebutkan sebuah konsep yang belum pernah muncul dalam laporan kongres nasional PKT sebelumnya, yakni Demokrasi Rakyat Seluruh Proses.

Konsep ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Xi Jinping dalam inspeksinya di sebuah subdistrik dari Distrik Changning, Shanghai pada tanggal 2 November 2019. Pada bulan Maret 2021, konsep ini dicantumkan dalam Undang-undang Organisasi Kongres Rakyat Nasional(KRN) RRT.

Apa itu ‘demokrasi rakyat seluruh proses?’

Singkat kata, di setiap tahap operasional politik Tiongkok, rakyat memiliki hak pilih demokratis, musyawarah demokratis, pengambilan Keputusan demokratis, pengelolaan demokratis serta pengawasan demokratis berdasarkan hukum, bukannya saat pemungutan suara mereka baru dapat menggunakan hak-hak demokratisnya, kemudian setelah pemungutan suara selesai, demokrasi tersebut memasuki ‘masa dormansi’. Di depan rapat kerja Komite Sentral PKT terkait pekerjaan KRN pada tanggal 13 Oktober 2021, dalam paparan sistematik mengenai konsep ini, Xi Jinping menunjukkan, “demokrasi rakyat seluruh proses Tiongkok mewujudkan kesatuan-kesatuan antara demokrasi proses dengan demokrasi hasil, antara demokrasi prosedural dengan demokrasi substantif, antara demokrasi langsung dengan demokrasi tak langsung, antara demokrasi rakyat dengan keinginan negara, adalah demokrasi seluruh rantai, multi-arah, pencakupan penuh, juga adalah demokrasi sosialis yang paling luas, paling nyata dan paling efektif.”

Demokrasi tidak hanya nilai bersama yang dipegang seluruh manusia, tapi juga nilai inti sosialis yang dianjurkan oleh PKT. Jika ada orang yang menyebut “tidak ada demokrasi di Tiongkok”, maka orang seperti ini pasti sembarangan berbicara dan sama sekali tidak memahami keadaan Tiongkok. Jika ingin membandingkan demokrasi mana yang lebih baik antara demokrasi Tiongkok dengan demokrasi Barat,  orang Tiongkok selalu berpendapat bahwa “cocok tidaknya sepatu, hanya pemakainya sendiri yang mengetahuinya”. Demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara harus  ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Jika memaksakan demokrasinya sendiri kepada negara lain, maka perbuatan ini pada dasarnya adalah tindakan hegemonis yang tidak demokratis.