KTT G20 Luluskan Deklarasi Pemimpin Bali

2022-11-16 22:51:47  


KTT ke-17 G20 digelar di Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Saat ini dunia tengah menghadapi bertubi-tubi masalah, di mana dunia telah mengalami keterpurukan dari pandemi COVID-19 dan perubahan iklim yang mengakibatkan ekonomi semakin suram dan kemiskinan kian memburuk, sehingga pemulihan ekonomi global melambat dan menghalangi terwujudnya target pembangunan berkelanjutan.

Tahun ini dunia menyaksikan pula perang Ukraina yang ikut mempersuram ekonomi dunia. Perang tersebut mengakibatkan rakyat menderita dan meningkatkan kerentanan ekonomi dunia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang terlambat, inflasi yang meningkat, rantai pasokan yang terputus, ancaman yang dihadapi ketahanan energi dan pangan, serta risiko pada stabilitas keuangan yang terus berkecamuk.

Adalah sangat penting untuk menegakkan hukum internasional serta memelihara perdamaian dan stabilitas yang merupakan bagian dari sistem multilateral. Dalam proses itu harus mempertahankan asas tujuan dan prinsip Piagam PBB, mempertahankan hukum humanisme internasional, dan melindungi rakyat jelata dan infrastruktur dari serangan konflik bersenjata. Menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir adalah hal yang mutlak tidak bisa diterima. Menyelesaikan bentrokan melalui pendekatan damai serta segala upaya yang menguntungkan penyelesaian krisis beserta upaya diplomatik dan dialog adalah hal-hal yang sama pentingnya.

Pada masa krusial ini, adalah sangat penting bagi G20 untuk  mengambil tindakan yang praktis, akurat, cepat dan esensial untuk membantu pemulihan ekonomi dunia. Segala instrumen kebijakan harus diaktifkan, termasuk kerja sama terkait kebijakan makro internasional dan kolaborasi pragmatis untuk menghadapi tantangan bersama.

Mendukung terwujudnya target pembangunan berkelanjutan sebelum 2030, dan menghadapi tantangan dalam pembangunan melalui pembangkitan kembali multilateralisme. Melaksanakan Konvensi Kerangka Perubahan Iklim PBB serta Perjanjian Paris dan Perjanjian Iklim Glasgow, menegaskan kembali prinsip “kebersamaan dengan tanggung jawab berbeda” (common but differentiated) atas pertimbangan realitas di masing-masing negara. Menyadari urgensi untuk mengerahkan dana dalam rangka mengatasi perubahan iklim, kemunduran dalam keanekaragaman hayati dan degradasi lingkungan, secara besar-besaran meningkatkan dukungan dana kepada negara berkembang. Deklarasi lebih lanjut mendesak negara-negara maju memenuhi komitmennya untuk memberikan bantuan dana sebesar US$ 100 miliar per tahun mulai dari 2020 sampai 2025.

Deklarasi Pemimpin Bali menegaskan untuk membangun sistem pangan dan pertanian serta rantai pasok global yang berkelanjutan dan tangguh, mengambil aksi serentak untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan yang dihadapi dunia, khususnya negara-negara berkembang, memelihara operasi normal rantai pasokan bahan pangan, dan mendorong kelancaran perdagangan biji-bijian serta produk pertanian lainnya. Deklarasi menyambut peningkatan pelaksanaan Persetujuan Istambul yang memfasilitasi pengangkutan biji-bijian dan pupuk kimia Ukraina dan Rusia, terutama kesinambungannya. Deklarasi mencatat Uni Eropa mendukung ‘jalur solidaritas’ demi kelancaran ekspor biji-bijian Ukraina serta persetujuan yang dicapai FAO PBB dengan Rusia tentang bantuan pangan Rusia terhadap luar negeri.

Tantangan geopolitik telah memperburuk krisis energi. Deklarasi mengimbau mancanegara mendorong transformasi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dalam perihal menangani pandemi COVID-19, Deklarasi mendukung prinsip yang memprioritaskan masyarakat, dan berpendirian perlunya meningkatkan kemampuan untuk menangani pandemi secara efektif. Menyadari bahwa vaksinasi massal adalah produk publik global, dan mendukung keputusan WHO tentang pengecualian hak atas kekayaan intelektual terkait vaksin. Menyambut negara berkembang meningkatkan kerja sama dalam litbang gabungan vaksin.

Berbagai negara menyadari pentingnya konektivitas digital, terutama dalam membangun ekonomi digital yang menguntungkan, inklusif, terbuka, adil dan non diskriminatif. Berupaya mewujudkan pergerakan bebas data dan pergerakan data lintas negara yang berbasis kredibilitas, mendorong transformasi digital yang lebih inklusif, berorientasi pada rakyat, memberdayakan dan berkelanjutan.

KTT G20 berikutnya akan secara terpisah digelar di India pada 2023, Brasil pada 2024 dan Afrika Selatan pada 2025.