Jepang Luluskan Strategi Keamanan Nasional Baru, Picu Kecemasan Masyarakat

Pemerintah Jepang hari Jumat kemarin (16/12) meluluskan tiga dokumen keamanan termasuk Strategi Penjaminan Keamanan Nasional, yang menandakan adanya perubahan drastis terkait strategi keamanan dan pertahanan Jepang pasca perang. Hal ini telah memicu kekhawatiran masyarakat terhadap terulangnya militerisme di Jepang.

Strategi Penjaminan Keamanan Nasional edisi baru merupakan dokumen tingkat paling tinggi di bidang keamanan Jepang, dan juga adalah revisi pertama kali sejak diberlakukan pada 2013. Dua dokumen lainnya adalah Strategi Pertahanan Nasioal dan Rencana Kesiagaan Kekuatan Pertahanan, yang masing-masing dipersiapkan untuk menggantikan Program Rencana Pertahanan dan Rencana Kesiagaan Kekuatan Pertahanan Jangka Menengah yang diberlakukan sebelumnya. Ketiga dokumen tersebut menentukan haluan kebijakan keamanan Jepang pada waktu 5 hingga 10 tahun ke depan.

Strategi Penjaminan Keamanan Nasional edisi baru menyebut, Jepang akan memiliki “kemampuan serang balik” yakni “kemampuan menyerang pangkalan musuh”. Yang disebut “kemampuan serang balik” akan mencakup beragam peluru kendali jarak jauh serta interoperabilitas sistem pertahanan udara dan rudal” yang digunakan tentara AS. Hal ini menandakan Jepang akan membatalkan prinsip “tidak melakukan serangan pertama” yang sudah berlangsung lama pasca perang.

Ketiga dokumen tersebut menunjukkan pula bahwa Jepang akan melakukan banyak terobosan pasca perang, termasuk lebih lanjut memperlonggar “tiga prinsip transfer perlengkapan pertahanan” untuk memperluas ekspor senjata ke luar negeri serta meningkatkan integrasi sipil militer.

Strategi keamanan baru Jepang tersebut telah mengundang kekhawatiran dan kritik berbagai kalangan. Pada hari yang sama, ratusan warga mengadakan unjuk rasa di depan kediaman Perdana Menteri Jepang di Tokyo dengan mengusung papan yang bertuliskan slogan menentang “pencabutan larangan untuk menyerang balik” serta tiga dokumen keamanan edisi baru.

Kantor berita Kyodo News menunjukkan, tindakan Jepang tersebut merupakan perubahan bersejarah lain lagi setelah penerapan hak bela diri kolektif yang dilakukan pemerintah Jepang sebelumnya, dan dikhawatir akan memicu perlombaan persenjataan putaran baru.