Tanggapan Kemenlu Tiongkok terkait Akta Otorisasi Pertahanan Nasional AS

Pada 24 Desember 2022, Presiden AS Joe Biden menandatangani Akta Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun fiskal 2023 untuk memberlakukannya sebagai undang-undang resmi. Tiongkok menyatakan sangat kecewa dan penentagan tegas terhadap Akta Otorisasi Pertahanan Nasional AS yang mengandung pasal-pasal negatif terkait Tiongkok, dan telah menyampaikan keberatan serius kepada AS.

Akta tersebut sengaja membesarkan “ancaman Tiongkok” tanpa mengindahkan fakta, dengan semau-maunya mengintervensi urusan intern Tiongkok, menyerang dan mencoreng PKT, merupakan provokasi politik serius terhadap Tiongkok. Kepemimpinan PKT adalah pilihan sejarah dan rakyat di negerinya. Rakyat Tiongkok mustahil tertipu intrik jahat AS yang berusaha membendung perkembangan Tiongkok dan menghalangi peremajaan bangsa Tionghoa. Provokasinya yang menghasut hubungan antara rakyat Tiongkok dengan PKT tidak akan pernah berhasil.

Akta Otorisasi Pertahanan Nasional AS tersebut mencantumkan sejumlah besar pasal negatif terkait Taiwan Tiongkok, dengan serius melanggar prinsip satu Tiongkok serta Tiga Komunike Bersama Tiongkok-AS, telah menyampaikan sinyal yang salah kepada kekuatan separatis Taiwan, dan mengakibatkan kerugian serius terhadap kestabilan dan perdamaian di Selat Taiwan. Taiwan adalah Taiwan Tiongkok. Urusan dalam negeri Tiongkok mutlak tidak boleh dicampuri oleh kekuatan eksternal mana pun. AS harus segera menghentikan tingkah lakunya yang “mengekang Tiongkok dengan isu Taiwan”, menghentikan tindakan yang mengaburkan, mengosongkan dan mendistorsi prinsip satu Tiongkok, janganlah berjalan semakin jauh di jalan yang salah dan berbahaya.

Tiongkok mendesak AS benar-benar melaksanakan konsensus penting yang tercapai dalam pertemuan kedua kepala negara di Bali, mengesampingkan mentalitas perang dingin dan prasangka ideologi, memandang perkembangan Tiongkok dan hubungan bilateral secara obyektif dan bijaksana, tidak memberlakukan pasal-pasal negatif terkait Tiongkok yang termaktub dalam dokumen tersebut. Tiongkok akan mengambil segala tindakan yang tegas dan kuat untuk membela kepentingannya di bidang-bidang kedaulatan, keamanan dan pembangunan.