Karena membuka sebuah ruangan pameran di Xinjiang, Tiongkok baru-baru ini, perusahaan mobil Tesla AS mengalami serangan dari politikus-politikus AS. Jubir Gedung Putih Jen Psaki mengancam Tesla akan menghadapi risiko serius dari hukum, reputasi dan pembeli.
Pembukaan ruang pameran Tesla di Xinjiang itu sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang disebut AS sebagai ‘UU Pencegahan Kerja Paksa Uyghur’ sepenuhnya adalah kebohongan dan lelucon. Bagi perusahaan, lingkungan bisnis adalah tanah untuk hidup dan berkembang. Pada tiga triwulan pertama tahun 2021, PDB Xinjiang meningkat 8,8 persen dibandingkan masa yang sama tahun 2020. Dari tahun 2014 sampai tahun 2020, jumlah tenaga kerja Xinjiang bertambah dari 11,3524 juta orang sampai 13,56 juta orang, atau meningkat sebesar 19,4 persen. Tanah yang begitu makmur mana mungkin tidak dapat menarik perhatian perusahaan lintas negara. Data statistik menunjukkan, antara bulan Januari-November tahun 2021, jumlah proyek modal asing yang terdaftar di Daerah Otonom Etnis Uyghur Xinjiang tercatat 17 buah.
Bagi Tesla, Xinjiang sebagai salah satu daerah yang sumber energinya terkaya, sumber tenaga listriknya pun mempunyai daya tarik. Sebelum itu, Tesla telah membangun dua buah stasiun pengisian daya super di Urumqi, dan total telah membangun 7 buah stasiun pengisian daya super di seluruh Xinjiang. Kali ini Tesla membuka ruangan pameran, ini akan membuat Tesla menggunakan lingkungan terbuka Xinjiang dengan lebih baik untuk memperoleh perkembangan yang lebih besar.
Pada hari yang sama di tahun lalu, di Gedung Kongres AS terjadi kekacauan. Belakangan ini, sebuah survei AS menunjukkan, 64 persen responden berpendapat bahwa demokrasi AS sedang berada dalam krisis dan menghadapi risiko kegagalan. Hal yang lebih menyedihkan bagi rakyat AS adalah, pada awal tahun ini, jumlah tambahan harian kasus Covid-19 di AS menerobos satu juta orang, telah mencetak rekor baru di dunia.
Demokrasi tipe AS telah berlubang-lubang, hak jiwa rakyat AS sulit terjamin, politikus AS masih memperhatikan HAM Xinjiang, ini adalah hal yang sangat munafik dan merupakan standar ganda.
Dari politisasi HAM sampai politisasi ekonomi, manipulasi buruk yang dimainkan oleh politikus AS berkali-kali terungkap oleh kenyataan. Tiongkok menasihati mereka untuk tidak menodai Xinjiang lagi, juga tidak menggertak para mitra sekutunya dan perusahaan lain untuk berpihak. Jika ingin membuat hegemoni ala AS harus bertanya kepada hukum ekonomi, arus jaman dan rakyat seluruh dunia, apakah mereka setuju?
