Kemlu Tiongkok: Pihak Jepang Hendaknya Tangani Limbah Nuklir dengan Metode Yang Bertanggung-jawab

2023-02-18 13:34:12  

Jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam jumpa pers hari Jumat kemarin (17/2) menekankan, sebelum mengadakan konsultasi sepenuhnya dengan pihak kepentingan antara lain negara-negara tetangga dan badan internasional terkait, pihak Jepang tak boleh dengan sembarangan memulai pembuangan limbah nuklir ke laut. Pihak Tiongkok juga menghimbau masyarakat internasional terus dengan ketat mengikut masalah penting ini dan mendesak pihak Jepang dengan metode yang bertanggung-jawab menangani air limbah nuklir.

Wang Wenbin memperkenalkan, pihak Tiongkok sepenuhnya menyetujui keprihatinan pihak Rusia di depan sidang Majelis Umum PBB mengenai pembuangan air limbah nuklir Jepang ke laut pada tanggal 14 bulan ini. Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB Dubes Zhang Jun juga telah menjelaskan pendirian pihak Tiongkok di depan sidang tersebut, dan menunjukkan bahwa laut adalah dasar kelangsungan hihdp dan perkembangan beerbagai negara di dunia, dan melestarikan lingkungan laut adalah tanggung-jawab bersama segenap manusia. Pembuangan air limbah nuklir Fukushima Jepang ke laut akan dengan serius merusak lingkungan maritim, sistem ekologis serta keselamatan dan kesehatan rakyat berbagai negara. Pihak Jepang bersikeras mengesahkan rancangan pembuangan air limbah nuklir ke laut dan mempercepat pekerjaan persiapan pembuangan, dan ini adalah perbuatan yang sangat tidak bertanggung-jawab.

Wang Wenbin menekankan, pihak Tiongkok sekali lagi mendesak pihak Jepang mementingkan keprihatinan masyarakat internasional, dengan sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban internasional sendiri, mengadakan konsultasi sepenuhnya dengan berbagai pihak kepentingan antara lain negara-negara tetangga dan badan internasional terkait, dengan cara yang ilmiah, terbuka, transparan dana man menanganai air limbah nuklir, dengan sungguh-sungguh melestarikan lingkungan maritim dalam rangka memelihara kesehatan fisik dan keamanan makanan rakyat berbagai negara serta hak dan kepentingan lainnya.