Tuntutan Adil Argentina Atas Kedaulatan Malvinas Harus Didukung dengan Tegas

Belakangan ini Menteri Luar Negeri Argentina Santiago Cafiero menyatakan, selama Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 Argentina secara resmi memberitahukan Inggris bahwa Argentina memutuskan untuk menghentikan Foradori-Duncan Pact yang tercapai kedua negara pada 2016 mengenai persengketaan Pulau Malvinas. Dia mengajukan pula kepada Inggris agar dihidupkan kembali perundingan atas kedaulatan Malvinas menurut Resolusi Nomor 2065 Majelis Umum PBB. Ini merupakan tuntutan adil Argentina mengenai kedaulatan Malvinas, komunitas internasional hendaknya memberikan dukungan tegas.

Foradori-Duncan Pact yang disebut dalam komunike bersama yang dikeluarkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Argentina Foradori dan Menteri Inggeris untuk Urusan Eropa dan Amerika Duncan waktu itu mengenai masalah Malvinas pada September 2016. Dalam komunike bersama ini ditetapkan pejabat kedua pihak memelihara komunikasi erat mengenai masalah Malvinas dengan menghilangkan segala halangan yang mengganggu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan berkelanjutan Malvinas. Ini adalah sebuah persetujuan yang tidak memiliki daya ikat hukum dan sempat menimbulkan kontroversi di Argentina.

Tahun-tahun terakhir ini, Argentina selalu terus berupaya untuk menyelesaikan persengketaan kedaulatan Malvinas, berkali-kali mengimbau agar Inggris menaati Resolusi terkait PBB dan kembali ke meja perundingan, namun selalu ditolak Inggris. Argentina berpendapat, ini berarti Foradori-Duncan Pact telah kehilangan makna riilnya,dan  masalah kedaulatan Malvinas perlu diselesaikan dengan pedoman bimbingan dekolonialisasi PBB.

Pada halnya, yang benar dan salah pada masalah Malvinas sangat jelas, dan pada hakekatnya adalah masalah peninggalan sejarah penjajahan.

Sebab utama Inggris selalu berpura-pura tuli ialah Inggris tak mau melepaskan keuntungan yang tidak legal. Pulau Malvinas kaya sumber daya minyak dan gas dan disebut pula sebagai menara Jembatan militer Atlantik Selatan. Ada analis yang berpendapat, bagi Inggris, pendudukan terhadap Malvinas merupakan pula cara penting untuk mempertahankan wilayah di luar negerinya di Atlantik Selatan dan menjamin partisipiasi di Kutub Selatan. Tahun-tahun terakhir ini, dari pengumuman penempatan tentara kekal di Malvinas, sampai pengadaan latihan militer termasuk ujicoba peluncuran peluru kendali, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk mengacaukan konotasi orang muda Amerika Latin terhadap sejarah, Inggris melakukan banyak aksi untuk menduduki Pulau Malvinas secara permanen. Hal ini ditentang keras komunitas internasional. Dewan HAM PBB, Organisasi Negara-negara Amerika serta negara-negara berkembang termasuk Tiongkok berkali-kali memberikan dukungan tegas kepada Argentina untuk merebut kembali kedaulatan Malvinas.

Tahun 2023 genap 190 tahun pendudukan illegal Inggeris di Pulau Malvinas. Selama 190 tahun ini, kedaulatan Malvinas selalu adalah kesedihan di dalam lubuk hati orang Argentina. Sekarang, tindakan terbaru Argentina memperlihatkan ketekadan tegas untuk mengambil kembali kedaulatan Malvinas. Inggris hendaknya aktif menanggapi  tuntutan Argentina untuk berunding dan sedini mungkin mengembalikan Malvinas. Zaman penjajahan telah berlalu dan tak akan balik, kedaulatan Malvinas harusnya tidak menjadi kesedihan abadi bagi rakyat Argentina.