Pejabat Senior Berbagai Negara Tolak Politisasi HAM dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-52

Sidang Dewan HAM PBB ke-52 akan ditutup pada tanggal 4 April mendatang. Selama sidang kali ini, hampir 100 pejabat senior dari berbagai negara dalam pidatonya menunjukkan bahwa pihaknya menentang politisasi dan instrumentalisasi masalah HAM, menegaskan bahwa hak kelangsungan hidup dan hak atas pembangunan adalah HAM yang paling dasar, serta mengimbau untuk meningkatkan dialog dan kerja sama internasional dalam bidang HAM.

Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian menunjukkan bahwa negara atau kelompok mana pun tidak berhak memonopoli pandangan tentang HAM, negara mana pun tidak bisa memaksa negara lain untuk mengikuti pandangannya tentang HAM.

Wakil PM Vietnam Trần Lưu Quang menegaskan hendaknnya mencari kesamaan di atas dasar memahami dan menghormati spesifisitas berbagai negara, bukannya mengintervensi politik negara lain dengan menggunakan HAM, “hal ini sangat penting”.

Wakil Menlu Rusia Sergei Ryabkov mengatakan bahwa sejumlah negara mengabaikan karakteristik sejarah, kebudayaan dan agama negara lain, serta mencoba memaksakan pandangannya terhadap situasi HAM global negara lain, hal ini sebenarnya merusak prinsip dan norma hukum internasional yang diakui secara universal.

Menlu Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa saling menuduh dan standar ganda hanya akan menimbulkan perpecahan. Sebaliknya komunitas internasional seharusnya bersolidaritas untuk menghindari mentalitas konfrontatif.