Jangan Biarkan Okinawa Kembali Menjadi Medan Perang

Pada Rabu dini hari kemarin (26/04), banyak penduduk Okinawa Jepang menemukan bahwa banyak anggota Pasukan Bela Diri dan konvoinya membanjiri pelabuhan dan jalanan setempat, karena pemerintah Jepang mengumumkan akan menempatkan rudal Patriot-3 (PAC-3) di Okinawa. Kemarin juga, Okinawa juga melakukan latihan ‘Sistem Siaga Sesaat Nasional’. Ketika suara srine yang keras berbunyi, syaraf penduduk Okinawa sekali lagi tegang. Media lokal mengkritik bahwa perbuatan pemerintah Jepang yang terus mengekspansi persenjataannya telah melanggar ‘Konstitusi Perdamaian’, dan juga mendatangkan ancaman bagi keamanan dan kestabilan regional.

“Jangan biarkan Okinawa kembali menjadi medan perang!” Untuk menyampaikan tuntutan perdamaiannya, pada tanggal 24 dan 25 April lalu, delegasi anggota parlemen Okinawa menyerahkan surat keputusan opini diplomasi perdamaian yang diterima baik oleh Parlemen Kabupaten Okinawa. Surat tersebut mempertanyakan ‘Tiga Dokumen Jaminan Keamanan’ versi baru yang diterima baik oleh Jepang akhir tahun lalu, yang menuntut pemerintah Jepang menaati prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam empat dokumen politik Tiongkok dan Jepang, mendorong persahabatan Tiongkok dan Jepang, serta aktif membangun perdamaian dengan dialog dan diplomasi.

Ini merupakan pertama kali di dalam negeri Jepang Parlemen daerah mengemukakan surat keputusan yang mempertanyakan penempatan posisi salah terhadap Tiongkok. Hal ini mencerminkan suara kolektif 1,46 juta penduduk Okinawa, mewakili pula himbauan kekuatan perdamaian Jepang, pemerintah Jepang tak boleh tutup kuping saja.

Karena trauma perang, penduduk Okinawa mengenal betul berharganya perdamaian. Surat yang diserahkan oleh parlemen daerahnya menyampaikan ketidakpuasan dan kekhawatiran akan ekspansi militer pemerintah Jepang, serta tuntutannya akan persahabatan Tiongkok dan Jepang dan perdamaain regional. Banyak lembaga masyarakat Jepang pun mengumumkan akan mengadakan demonstrasi damai besar-besaran pada tanggal 21 Mei mendatang, menentang pasukan bela diri menempatkan pasukam rudal di Okinawa, mengimbau jangan membiarkan Okinawa sekali lagi menjadi medan perang. Media lokal Okinawa Ryukyu News dalam artikelnya mengatakan, Tiongkok adalah mitra ekonomi yang terbesar bagi Jepang, kedua pihak tak boleh dikurangi satu sama lain, Tiongkok dan Jepang hendaknya berupaya meredakan ketegangan, dan sedapat mungkin membentuk perdamaian.

“Harus diberikan satu jawaban.” Menurut pendapat Masayuu Sakata, mantan Kepala Dinas Tata Hukum Kabinet Jepang, kebijakan pemeliharaan keamanan pemerintah Jepang telah mengalami perubahan besar, wajib memberikan jawaban kepada rakyatnya, yang diinginkan penduduk Okinawa adalah perdamaian bukanlah rudal. Terhadap tuntutan sah mereka, pemerintah Jepang harus dengan sungguh-sungguh mendengarkannya. Bagaimana mengesampingkan hambatan terhadap hubungan Tiongkok dan Jepang, pemerintah Jepang lebih perlu berpikir dengan sungguh-sungguh.