Siapa yang Sedang Melakukan ‘Pemaksaan Ekonomi’? Lihatlah Perilaku AS

Baru-baru ini, saat menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G7, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Louise Yellen mengimbau untuk mengambil “tindakan terkoordinasi”, menentang apa yang disebut sebagai “pemaksaan ekonomi” dari Tiongkok. Imbauan tersebut sama saja dengan ‘maling teriak maling’. Siapa yang sudah mahir melakukan pemaksaan ekonomi, siapa yang menjadi korban, fakta adalah bukti yang terbaik.

Berbicara tentang ‘pemaksaan’ dalam hubungan internasional, konsep itu sebenarnya ditemukan oleh orang AS dan selalu dipraktikkan oleh AS. Inti dari konsep itu adalah, AS menggunakan ancaman kekuatan, isolasi politik, sanksi ekonomi dan blokade teknologi untuk memaksa negara lain mengubah dirinya sesuai tuntutan AS dalam rangka menjaga hegemoni AS.

‘Pemaksaan Ekonomi’ sebagai bagian dari ‘diplomasi koersif’ adalah paten AS. Tujuannya tidak sulit ditebak, seperti yang ditunjukkan oleh analis bahwa AS ingin mendapatkan keuntungan secara cuma-cuma dari kerja sama dan perundingan Tiongkok-AS di bidang ekonomi, perdagangan dan moneter, memaksa Tiongkok untuk mengalah dengan tuduhan palsu.

Dunia luar mencatat, media AS baru-baru ini terus melaporkan bahwa dalam KTT G7, AS akan mengumumkan peraturan pembatasan investasi ke Tiongkok yang ‘belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah’, peraturan itu meliputi bidang iptek termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan dan komputer kuantum. Jika kabar itu benar, maka itu akan menjadi sebuah bukti lagi bahwa AS melakukan pemaksaan ekonomi terhadap Tiongkok untuk mengekang pembangunan Tiongkok.

Pada kenyataannya, blokade teknologi adalah jalur yang biasanya digunakan AS untuk melakukan pemaksaan ekonomi. Selain itu, sanksi sepihak juga merupakan metode pemaksaan ekonomi yang sering digunakan AS.

 KTT G7 akan dibuka tak lama lagi, tak sedikit anggotanya adalah korban pemaksaan ekonomi dari AS. Jika AS bersikeras mencantumkan “penanggapan pemaksaan ekonomi” ke dalam agenda KTT itu, negara-negara tersebut lebih baik terlebih dahulu memikirkan pengalaman mereka sendiri dan menuduh perilaku AS, jangan membabi buta menjadi kaki tangan AS.