Forum HAM yang Diadakan di Beijing Tunjukkan bahwa Barat Bukanlah “Hakim” HAM

“Ucapan selamat Presiden Xi Jinping menunjukkan pemahaman dan pemikiran yang mendalam terhadap perkembangan HAM global,” ujar Wakil Pertama Ketua Parlemen merangkap Direktur Pusat HAM Nasional Uzbekistan Akmal Saidov yang menghadiri Forum Tata Kelola Hak Asasi Manusia Global di Beijing. Dia memuji inisiatif yang diajukan Presiden Xi Jinping dan mengumpamakan keamanan, pembangunan, dan kerja sama yang disebutkan dalam inisiatif Presiden Xi dengan tiga pilar perlindungan HAM.

Tahun ini bertepatan dengan genap 30 tahun diluluskannya “Deklarasi dan Program Aksi Wina”. Dokumen ini mengajukan prinsip penting seperti “mendorong dan memelihara semua HAM dan kebebasan dasar harus berdasarkan tujuan dan prinsip PBB”, “masyarakat internasional harus mendorong kerja sama internasional yang efektif, mewujudkan hak pembangunan dan menghapuskan hambatan pembangunan”, dokumen tersebut disebut sebagai salah satu dokumen tonggak pencapaian dalam sejarah pembangunan HAM global.

Pada masa kini, dunia memasuki masa bergejolak yang baru, konflik perang, krisis finansial, dan anti-globalisasi telah membentuk tantangan yang serius bagi pembangunan HAM global. Dalam latar belakang ini, ke arah manakah tata kelola HAM global akan berjalan? Bagaimana memandang masalah ini? Apa yang akan dilakukan?

Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Rabu kemarin (14/6) mengirimkan surat ucapan selamat kepada Forum Tata Kelola Hak Asasi Manusia Global, dia menyarankan untuk melindungi HAM dengan keamanan, memajukan HAM dengan pembangunan dan mendorong HAM dengan kerja sama, serta melaksanakan Inisiatif Keamanan Global, Inisiatif Pembangunan Global dan Inisiatif Peradaban Global. Ini merupakan pendirian terbaru tata kelola HAM global yang diajukan pihak Tiongkok, sangat realistis, memberikan panduan yang penting bagi kerja sama HAM internasional, serta mendapatkan tanggapan luas dari para peserta.

Perlindungan HAM adalah harapan umum umat manusia, tidak boleh dipolitisasi dan dipersenjatai. Akan tetapi, sebagian negara Barat di satu sisi memilih mengabaikan pelanggaran HAM di negaranya sendiri, di sisi lain mengganggu urusan dalam negeri negara lain dan mengekang pembangunan negara lain dengan dalih “HAM”. Menurut pihak Tiongkok, setiap negara tidak berhak menjadi “hakim” HAM, semua negara memiliki hak untuk memilih jalur pembangunan HAM-nya. Dalam forum ini, banyak peserta berpendapat bahwa meningkatkan komunikasi dan saling belajar, serta bersama-sama mendorong kemajuan pembangunan peradaban HAM yang diajukan Presiden Xi dalam suratnya bermanfaat untuk menyelesaikan perselisihan di bidang HAM, dan telah menunjukkan semangat penting “Deklarasi dan Program Aksi Wina” untuk bekerja sama mendorong HAM.

Sebagai satu-satunya negara besar utama yang terus menetapkan dan melaksanakan empat fase Program Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Tiongkok sudah menciptakan prestasi HAM yang menonjol. Tiongkok sedang mendorong pembangunan modernisasi ala Tiongkok. Dalam proses ini, Tiongkok akan terus mengadakan dialog dan bekerja sama dengan masyarakat internasional, menyempurnakan tata kelola HAM global, menyejahterakan rakyatnya, agar HAM seluruh rakyat di dunia mendapatkan perlindungan yang lebih baik.