Wakil Tiongkok Jelaskan Pendirian mengenai Masalah UU Keamanan Nasional Hong Kong dalam Dewan HAM

 Sidang Dewan HAM PBB ke-53 pada hari Senin (28/6) kemarin mengadakan dialog interaktif dengan hakim, pengacara dan pelapor khusus tentang masalah independensi. Menanggapi komentar sembarangan sebagian negara terhadap UU Keamanan Nasional Hong Kong,Wakil Tiongkok menjelaskan pendirian serius pihak Tiongkok dan menyampaikan bantahan yang tegas.

Wakil Tiongkok menunjukkan bahwa independensi hakim dan pengacara memainkan peran penting dalam perlindungan yudisial HAM. Tiongkok berusaha membuat setiap warga negaranya memperoleh keadilan dalam kasus peradilan, serta mendukung PBB terutama mekanisme HAM PBB untuk melakukan pekerjaannya di bidang ini dengan cara yang adil, objektif dan terpercaya.

Wakil Tiongkok menekankan bahwa setelah UU Keamanan Nasional Hong Kong dilaksanakan, Daerah Administrasi Khusus Hong Kong memasuki tahap baru dari kekacauan menjadi terkelola, dan dari terkelola menjadi makmur, penegakan hukum muncul kembali, dan hak kebebasan penduduk Hong Kong mendapat perlindungan yang lebih baik. Penegakan hukum dan independensi peradilan dijamin oleh UU Pokok Hong Kong, pengadilan melakukan penghakiman secara independen dan tidak diintervensi oleh pihak mana pun. Tiongkok dengan tegas menentang setiap negara dan kekuatan luar yang mengintervensi urusan dalam negeri dan kedaulatan yudikatif Tiongkok dengan dalih HAM.