Mengapa Laporan IAEA Tak Dapat ‘Memutihkan’ Rencana Pembuangan Limbah Nuklir Jepang

“Hal ini tak bisa menghilangkan kecemasan rakyat, kami menentang pembuangan limbah nuklir ke laut”. Setelah membaca laporan evaluasi Badan Tenaga Atom Internasional IAEA mengenai pembuangan limbah nuklir Fushikuma Jepang, Direktur Asosiasi Perikanan Miyagi Jepang Terazawa Haruhiko menyatakan kekhawatirannya. Sama halnya, banyak warga Jepang berpendapat, laporan yang menyebut bahwa rencana pembuangan limbah nuklir Jepang sesuai dengan standar keamanan internasional itu kurang meyakinkan. Beberapa lembaga masyarakat Korea Selatan menunjukkan, laporan tersebut tak bisa menjadi “jimat” bagi Jepang, dan aksi pembuangan limbah nuklir tak bisa “dibenarkan” karenanya.

Setelah pemerintah Jepang secara sepihak mengumumkan rencana pembuangan limbah nuklir ke laut pada bulan April 2021, lembaga perikanan Jepang, daerah pesisir Samudera Pasifik, dan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan menyatakan menentangnya dengan keras. Karena tekanan, Jepang mengundang IAEA untuk melakukan evaluasi pada bulan September 2021. Setelah berlangsung selama dua tahun, IAEA akhirnya mengumumkan laporan evaluasi terbaru. Namun dilihat dari isinya, laporan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan pendapat semua pakar yang mengikuti evaluasi, kesimpulan terkait pun tidak memperoleh kesepakatan bulat para pakar, terdapat keterbatasan dan keberpihakan, laporan tersebut diumumkan sangat terburu-buru.

Mengapa demikian? Hal ini berhubungan langsung dengan berbagai tindakan pembatasan Jepang terhadap kerja evaluasi IAEA, sehingga menimbulkan keraguan komunitas internasional.

Pertama, Jepang secara ketat membatasi otoritas kerja IAEA, hanya mengizinkan IAEA mengevaluasi rencana pembuangan limbah ke laut, tapi tidak mengizinkan mengevaluasi cara penanganan lainnya, misalnya injeksi lapisan bawah, emisi uap, emisi hidrogen dan penguburan bawah tanah.

Selanjutnya, semua sampel dan data terkait yang diperoleh IAEA disediakan oleh Jepang. Apalagi, Perusahaan Listrik Tokyo yang terlibat dalam hal tersebut mempuyai “sejarah kelam” berulang kali menyembunyikan dan mengubah data limbah nuklir .

Dalam keadaan tersebut, berdasarkan data dan informasi yang disediakan secara sepihak oleh Jepang, IAEA mengadakan analisis perbandingan sampel kecil, sehingga independensi dan  kerepresentatifan pengambilan sampel sangat kurang.

Bagaimanapun isi laporannya, pembuangan limbah nuklir ke Samudera Pasifik oleh Jepang seharusnya tak boleh diizinkan. Untuk menghemat biaya, Jepang memilih untuk membuangnya begitu saja, sebenarnya mereka mencoba mengalihkan risiko kepada segenap manusia. Mengenai hal tersebut, laporan pun mengakui, sistem penanganan multi-nuklida ALPS yang diambil Jepang tak bisa menghilangkan semua radionuklida dalam limbah nuklir. Hal ini justru membuktikan kekhawatiran masyarakat.

“Kami menanggung segala risiko besar rencana pembuangan limbah nuklir ke laut dengan beberapa generasi”. Ini adalah peringatan yang dikeluarkan oleh Sekjen Forum Negara-negara Kepulauan Pasifik Henry Puna, sekaligus menjadi kekhawatiran umum komunitas internasional.

Sebuah laporan IAEA tak bisa “memutihkan” rencana pembuangan limbah nuklir Jepang. Kepala Parlemen Miyagi Jepang Kikuchi Keiichi mengatakan, pemerintah harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak, dan bersungguh-sungguh meneliti metode penanganan selain pembuangan ke laut. Pemerintah Jepang hendaknya mendengarkan opini rakyat, menghormati sains, dan menghentikan rencana pembuangan limbah nuklir ke laut, menangani limbah nuklir dengan cara yang ilmiah, aman dan transparan, serta menerima pengawasan internasional yang ketat.