31 Halaman tentang Tiongkok, Apa Tujuan Buku Putih Pertahanan Jepang?

Baru-baru ini, pemerintah Jepang merilis Buku Putih Pertahanan Edisi Tahun 2023, dan menyatakan bahwa Jepang “sedang menghadapi lingkungan jaminan keamanan paling serius dan rumit pasca perang”, dan memposisikan Tiongkok sebagai “tantangan strategis terbesar yang belum pernah ada dalam sejarah”. Ketika menganalisa situasi militer berbagai negara, dalam buku putih yang total berjumlah 500 lebih halaman itu, pihaknya bahkan menggunakan 31 halaman untuk memperkenalkan keadaan Tiongkok, merupakan penjelasan terbanyak daripada negara-negara lainnya. Sejumlah media Jepang berpendapat, dalam hal menggembar-gemborkan “ancaman Tiongkok”, nada pernyataan buku putih baru ini lebih keras daripada tahun lalu.

Dalam buku putih pertahanan baru ini, sering muncul kata-kata terkait “aliansi Jepang-AS”. Selama beberapa waktu belakangan ini, pemerintah AS telah salah menetapkan Tiongkok sebagai “tantangan geopolitik terpentingnya”, dan menuntut sekutunya, Jepang untuk menjaga status strategis yang sama dengannya, memainkan peranan sebagai “pengganda kekuatan”. Pemerintah Fumio Kishida aktif membalas tuntutan strategis AS, dan memperkokoh persekutuan Jepang-AS sebagai inti penjamin keamanan negara.

Pemerintah Jepang pernah meluluskan “Tiga Dokumen Penjaminan Keamanan” pada akhir tahun lalu, untuk berupaya bersinergi dengan AS. Di antaranya, Strategi Jaminan Keamanan Nasional bersinergi dengan Strategi Keamanan Nasional AS, Strategi Pertahanan Nasional dan Rencana Kesiapan Pertahanan bersinergi dengan Strategi Pertahanan Nasional AS. Dengan pimpinan Tiga Dokumen Penjaminan Keamanan, Buku Putih Pertahanan edisi baru ini sepenuhnya melayani kebijakan keamanan Asia Timur AS, menodai pembangunan dan aktivitas militer normal militer Tiongkok, serta dengan kasar mengintervensi urusan intern Tiongkok dalam masalah Taiwan, mereka bermaksud menunjukkan kesediaannya untuk menjadi kaki tangan AS.

Bagi Kabinet Fumio Kishida, melalui buku putih pertahanan yang menggembar-gemborkan ancaman ekstern tersebut, mereka dapat mengalihkan perhatian masyarakat dan meningkatkan tingkat dukungan. Mengenai rencana kenaikan pajak untuk menambah kekuatan pertahanan yang didorong oleh pemerintah Jepang, hasil jajak pendapat yang diumumkan kantor berita Kyodo Jepang menunjukkan, 80 persen responden menyatakan pertentangan mereka. Analis berpendapat, untuk memulihkan situasi yang memburuk, pemerintah Fumio Kishida merilis Buku Putih Pertahanan edisi baru untuk menekankan rasionalitas kenaikan pajak biaya pertahanan, membingungkan masyarakat dan memperoleh dukungan.

Dari sebelumnya “Tiga Dokumen Penjaminan Keamanan” yang mengesampingkan prinsip “pertahanan”, sampai Buku Putih Pertahanan edisi baru yang menggembar-gemborkan ancaman perifer, bahkan meningkatkan biaya pertahanan dan mengembangkan kemampuan serangan jarak jauh, berbagai macam tindakan berbahaya Jepang tersebut menimbulkan keprihatinan serius dan kewaspadaan tinggi masyarakat internasional. Menurut Profesor Hiroshi Shiratori dari Universitas Hosei Jepang, memelihara ketertiban internasional pasca perang dan menjaga konstitusi perdamaian barulah dasar Jepang untuk mewujudkan pembangunan jangka panjang. Ke depannya, bagaimana menegakkan pandangan terhadap Tiongkok dan bagaimana menaati komitmen dalam masalah penting antar kedua negara, menjadi masalah yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah Jepang.