AS Rilis Laporan Kekuatan Militer Tiongkok

Belum lama yang lalu AS merilis Laporan Kekuatan Militer Tiongkok. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning dalam jumpa pers hari Jumat kemarin (20/10) mengatakan, Tiongkok menyatakan penentangan tegas atas hal itu. Tiongkok mendesak AS melepaskan mentalitas perang dingin dan logika hegemonisnya, secara obyektif memandang niat strategis dan pembangunan pertahanan nasional Tiongkok, menghentikan perilisan laporan tahunan serupa yang tidak bertanggung jawab, dan dengan tindakan nyata memelihara kestabilan hubungan kedua negara dan hubungan kedua tentara.

Departemen Pertahanan AS dalam Laporan Kekuatan Militer Tiongkok yang rilisnya belum lama yang lalu menulis, terhitung hingga bulan Mei lalu, Tiongkok total memiliki lebih dari 500 hulu ledak nuklir yang aktif, dan sampai pada 2030, angka itu akan mencapai 1.000 lebih.

Saat menjawab pertanyaan wartawan, Mao Ning mengatakan, Laporan Kekuatan Militer Tiongkok 2023 Departemen Pertahanan AS tersebut bernada sama dengan laporan serupa sebelumnya, yakni tidak mengindahkan kenyataan dan penuh dengan prasangka, sengaja menyebarkan “ancaman Tiongkok”, dengan tujuannya mencari alasan untuk memelihara hegemoni militernya. Tiongkok dengan teguh menjalankan strategi nuklir yang defensif, selalu membatasi kekuatan senjata nuklirnya pada level terendah demi keamanan nasional, dan tidak berniat melakukan perlombaan persenjataan nuklir dengan negara mana pun. Kebijakan nuklir yang dipegang Tiongkok adalah unik jika dibanding dengan negara-negara lain dengan kepemilikan senjata nuklir, apa lagi kebijakan itu selalu bersifat stabil, konsisten dan prediktabel. Negara mana pun,  asal tidak menggunakan atau mengancam menggunakan senjata nuklir, tidak akan terancam senjata nuklir Tiongkok. AS adalah negara yang memiliki terbanyak senjata nuklir yang paling canggih di dunia. AS selalu menaati prinsip untuk terlebih dulu menggunakan senjata nuklir, dan terus menambah dana untuk meningkatkan triad kekuatan nuklirnya yang berbasis darat, laut dan udara, serta terus mendorong penempatan senjata nuklir strategisnya di front depan untuk memperkuat “gertakan berkepanjangan” (Extended Deterrence). Kebijakan tersebut beserta aksinya telah memperuncing perlombaan persenjataan nuklir serta risiko konflik senjata nuklir, dan hanya akan memperburuk lingkungan keamanan strategis global.