Tiongkok Imbau Palestina dan Israel Segera Hentikan Aksi Permusuhan

Deputi Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB, Geng Shuang, hari Selasa kemarin (07/11) di depan sidang Komite Keempat Majelis Umum PBB mengimbau Palestina dan Israel yang terlibat dalam konflik untuk segera menghentikan aksi permusuhannya.

Geng Shuang menyatakan, sejak konflik putaran baru kali ini meletus, rakyat Palestina yang wilayahnya diduduki, khususnya rakyat yang hidup di Jalur Gaza sedang menghadapi bencana yang sangat mengerikan. Yang perlu kembali ditegaskan adalah, semua kekerasan dan serangan yang ditujukan kepada warga sipil dan perilaku apapun yang melanggar hukum internasional harus ditentang. Penggunaan kekuatan tanpa pandang bulu adalah tindakan yang tidak dapat diterima, rumah sakit, sekolah, kamp pengungsi serta fasilitas sipil lainnya tidak seharusnya dan tidak boleh menjadi target militer, sementara itu, keamanan para staf PBB, petugas kemanusiaan dan tenaga medis harus terjamin.

Geng Shuang menyatakan, Tiongkok mengimbau kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik untuk merespons imbauan masyarakat internasional mengenai gencatan senjata, segera menghentikan aksi permusuhannya, memutuskan kontak, dan sekuat tenaga mencegah eskalasi konflik. Tiongkok mengimbau Israel yang menduduki wilayah Palestina untuk menunaikan kewajiban hukum internasional, sedini mungkin memulihkan suplai pasokan kebutuhan sehari-hari di Jalur Gaza, menjamin komunikasi setempat dan kelancaran jalur pertolongan, serta menghentikan hukuman masif yang ditujukan kepada rakyat di Jalur Gaza. Tiongkok dengan tegas menentang migrasi paksa yang ditujukan kepada warga Palestina, dan mengimbau untuk segera mencabut perintah darurat evakuasi yang dilaksanakan di bagian utara Jalur Gaza.

Geng Shuang menyatakan, Israel seharusnya segera menghentikan aksi yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334, menghentikan semua kegiatan permukiman, berhenti mengusir warga Palestina, menghentikan kekerasannya yang semakin brutal, dan segera kembali ke jalur yang tepat, yakni “Solusi Dua Negara”. Masyarakat internasional hendaknya menghadapi akar dari masalah tersebut, tidak boleh menggantikan solusi penyelesaian masalah yang adil dan komprehensif dengan cara pengontrolan krisis, tidak boleh menebus utang keamanan dan politik dengan langkah-langkah kemanusiaan dan ekonomi yang terbatas.