Kemenhan Tiongkok: Dengan Tegas Menentang Hasutan dan Dukungan AS terhadap Pelanggaran dan Perbuatan Onar Filipina

Belum lama ini, Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro bersama-sama mengeluarkan pernyataan pasca pertemuan, menekankan bahwa AS dan Filipina bahu membahu mempertahankan kedaulatan dan yurisdiksi zona ekonomi eksklusif Filipina, serta mengkritik pihak Tiongkok melakukan tindakan penegakan hukum di terumbu karang Ren’ai. Menurut laporan, AS memberikan usulan kepada Filipina untuk memperbaiki kapal perang yang “terdampar” secara ilegal di terumbu Ren’ai.

Dalam jumpa pers yang diadakan Kementerian Pertahanan hari Kamis sore (30/11) kemarin, wartawan menanyakan komentar jubir Kementerian Pertahanan Tiongkok Wu Qian atas hal tersebut. Wu Qian menyatakan bahwa Tiongkok mempunyai hak kedaulatan yang tak terbantah atas Kepulauan Nansha serta perairan sekitarnya termasuk terumbu karang Ren’ai. Filipina mengirimkan kapal perangnya untuk “terdampar” secara ilegal di terumbu Ren’ai, dan terus mengirimkan kapalnya ke perairan terumbu Ren’ai, mencoba melakukan perbaikan dan mempertangguh kapal perang tersebut, telah melanggar kedaulatan Tiongkok, serta melanggar hukum internasional dan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan. Masalah terumbu Ren’ai adalah masalah bilateral Tiongkok-Filipina, tidak berkaitan dengan AS. Demi keuntungannya sendiri, pihak AS mengintervensi masalah Laut Tiongkok Selatan, menghasut dan mendukung pihak Filipina melakukan pelanggaran dan membuat onar, serta meningkatkan ketegangan situasi di laut, pihak Tiongkok dengan tegas menentang hal tersebut. Sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa intervensi AS hanya akan memperburuk keadaan. Tiongkok dengan tegas mengecam tindakan keliru negara terkait yang memprovokasi konfrontasi, dan merugikan perdamaian dan kestabilan Laut Tiongkok Selatan, serta mendesak mereka untuk berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Pasukan Tiongkok akan mengambil tindakan yang tegas dan kuat untuk menjaga kedaulatan wilayah dan hak maritim nasionalnya.