Kemenlu: Tiongkok akan Ambil Tindakan Balasan atas Sanksi AS

2023-12-12 10:56:13  

Di depan jumpa pers rutin yang diadakan hari Senin (11/12) kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menyatakan pertentangan dan kecaman kerasnya terhadap AS yang kembali mengenakan sanksi terhadap perusahaan dan personel Tiongkok dengan alasan HAM Xinjiang. Dia menyatakan, Tiongkok akan mengambil tindakan balasan untuk menjaga hak dan kepentingan sah warga dan perusahaan Tiongkok.

Mao Ning menunjukkan, pembangunan Xinjiang disaksikan oleh seluruh dunia, kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap Xinjiang pun telah diterima dengan baik di sana. AS tidak berhak dan tidak berkualifikasi untuk berbicara sembarangan mengenai HAM Xinjiang, apa yang mereka sebut dengan “genosida ras” dan “kerja paksa” sama sekali adalah kebohongan abad yang direkayasa oleh AS untuk menindas Tiongkok, dan telah terungkap oleh kenyataan dan kebenaran. Pihak AS yang memasukkan entitas dan personel Tiongkok ke dalam daftar sanksinya berniat merusak kesejahteraan dan stabilitas Xinjiang, serta menghambat perkembangan Tiongkok, sepenuhnya telah mengungkap niat jahatnya untuk menghambat Tiongkok dengan memanfaatkan Xinjiang.

Mao Ning menyatakan, AS yang kembali merekayasa kebohongan terkait Xinjiang dengan alasan HAM Xinjiang telah mengenakan sanksi terhadap perusahaan dan personel Tiongkok, hal tersebut telah dengan serius merugikan kepentingan perusahaan dan warga Tiongkok, dengan serius mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok, dan dengan serius melanggar patokan dasar hubungan internasional. Tiongkok menentang dan mengecam keras hal tersebut. AS harus segera berhenti mencoreng Tiongkok, mencabut sanksi sepihaknya yang ilegal kepada personel dan perusahaan Tiongkok, dan berhenti melaksanakan RUU seperti “UU Pencegahan Kerja Paksa Uighur”. Tiongkok akan mengambil tindakan balasan untuk menjaga hak dan kepentingan sah warga dan perusahaan Tiongkok.

Mao Ning menyatakan, masalah HAM dalam negeri AS sangat serius, dan catatan HAM internasionalnya pun sangat buruk. Jika AS sungguh-sungguh memperhatikan masalah HAM, seharusnya mereka bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam negerinya seperti diskriminasi ras, kekerasan senjata dan wabah narkoba, serta tidak menghalangi resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza secara sepihak.