Kemenlu Tiongkok : Tiongkok Menentang Tegas Dukungan AS terhadap Pelanggaran dan Provokasi Filipina di Perairan Laut Tiongkok

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning, pada hari Rabu kemarin (13/12) memberikan tanggapan atas tuduhan Departemen Luar Negeri AS terkait penegakan hukum Tiongkok di perairan Pulau Huangyan dan Terumbu Karang Ren’ai, serta menunjukkan bahwa pihak AS telah mendukung perilaku pelanggaran dan provokasi Filipina tanpa memedulikan fakta, pihak Tiongkok dengan tegas menentang tindakan tersebut.

Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya pada tanggal 10 Desember lalu secara terang-terangan menuduh penegakan hukum Tiongkok di perairan Pulau Huangyan dan Terumbu Karang Ren’ai, serta menyebut bahwa Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina berlaku di Laut Tiongkok Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Mao Ning menegaskan kembali bahwa Pulau Huangyan adalah wilayah tetap milik Tiongkok, Tiongkok memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Pulau Huangyan dan perairan di sekitarnya. Tanggal 9 Desember yang lalu, 3 kapal dinas Filipina tanpa izin dari pihak Tiongkok menyusup ke perairan di sekitar Pulau Huangyan, penjaga pantai Tiongkok telah mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan hukum, tindakan tersebut bersifat profesional, terkendali dan sah.

Mao Ning menyatakan, belakangan ini, pihak AS berdasarkan kepentingan geopolitiknya sendiri, terus menghasut, mendukung dan membantu aksi pelanggaran dan provokasi Filipina di laut, telah berkali-kali mengancam dengan Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina, dan secara terang-terangan mendukung Filipina melanggar kedaulatan Tiongkok, hal itu dengan serius melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB, dan dengan serius merugikan perdamaian dan kestabilan kawasan. Tiongkok memperingatkan AS bahwa berbagai ancaman, pemaksaan, dan tuduhan tak beralasan adalah hal yang sia-sia, tidak akan dapat menghalangi tekad teguh Tiongkok untuk melindungi kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritimnya sendiri. Tiongkok akan terus membela kedaulatan serta hak dan kepentingan sahnya sendiri berdasarkan hukum domestik maupun internasional, upaya AS tidak akan pernah berhasil.