AS Bersikeras Luluskan dan Tandatangani RUU yang Berisi Pasal Negatif terkait Tiongkok

Presiden AS Joe Biden menandatangani "Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional Tahun Fiskal 2024" pada tanggal 22 Desember waktu setempat, dan undang-undang ini berisi pasal negatif terkait Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning dalam jumpa pers hari Selasa kemarin (26/11) mengatakan, AS bersikeras meluluskan dan menandatangai undang-undang tersebut, Tiongkok menyatakan ketidakpuasan keras dan tegas menentangnya, dan telah melayangkan teguran serius kepada pihak AS.

Mao Ning menyatakan, undang-undang tersebut mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok, menghasut dukungan militer AS terhadap Taiwan, melanggar prinsip Satu Tiongkok dan Tiga Komunike Bersama Tiongkok-AS. Pihak Tiongkok mendesak pihak AS sungguh-sungguh melaksanakan komitmen pemimpin AS yang tidak mendukung “Taiwan Merdeka”, menghentikan manipulasi masalah Taiwan, dan menghentikan membahayakan perdamaian dan kestabilan Selat Taiwan.

Mao Ning menambahkan, undang-undang tersebut menggembar-gemborkan “ancaman Tiongkok”, menindas perusahaan Tiongkok, membatasi pertukaran ekonomi dan perdagangan yang normal serta hubungan antar masyarakat Tiongkok-AS. Hal ini tidak sesuai dengan kepentingan pihak mana pun. Pihak AS hendaknya melepaskan pikiran Perang Dingin dan bias ideologis, menciptakan lingkungan kondusif untuk kerja sama Tiongkok-AS di berbagai bidang termasuk ekonomi dan perdagangan.