Kemenlu Tiongkok: AS Harus Segera Hentikan Intervensi Urusan Dalam Negeri Tiongkok dengan Alasan Taiwan

Baru-baru ini DPR Amerika Serikat meluluskan ‘Rancangan Undang-Undang Non-Diskriminasi Taiwan’, dan menuntut Menteri Keuangan AS memanfaatkan pengaruh AS di Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendukung masuknya Taiwan ke IMF. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning di depan jumpa pers kemarin (16/1) menunjukkan, apa yang disebut RUU AS tersebut dengan kasar mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok, merupakan manipulasi politik dengan menggunakan masalah Taiwan sebagai dalaih, membikin ‘Dua Tiongkok’, atau ‘Satu Tiongkok, Satu Taiwan’, Tiongkok sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang hal tersebut, sudah mengajukan teguran serius kepada pihak AS.

Mao Ning menyatakan, Taiwan tidak berdasar, juga tidak beralasan atau berhak apapun untuk masuk menjadi anggota PBB dan organisasi internasional apapun yang hanya beranggotakan negara berdaulat. Tanggal 25 Oktober tahun 1971, Sidang Majelis Umum PBB Ke-26 meluluskan Resolusi No. 2758 dengan mayoritas besar suara setuju, dengan tegas mengakui perwakilan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok di PBB, dan menuntut mengusir apa yang disebut ‘perwakilan’ pihak penguasa Taiwan dari kursi yang didudukinya secara ilegal. Resolusi No.2758 PBB telah secara politik, hukum, dan prosedur menyelesaikan masalah hak perwakilan Tiongkok termasuk Taiwan di PBB, menegaskan kembali bahwa kursi Tiongkok di PBB hanya satu, yaitu Republik Rakyat Tiongkok.

Mao Ning menekankan:

“Selama setengah abad ini, PBB dan lembaga khusus seperti IMF serta organisasi internasional dan regional lainnya sama-sama menaati peraturan Resolusi tersebut. Masalah apapun yang bersangkutan dengan masuknya Taiwan dalam kegiatan organisasi internasional harus diselesaikan di bawah Prinsip Satu Tiongkok. AS harus memahami kesensitifan tingkat tinggi masalah Taiwan, segera menghentikan intervensi urusan dalam negeri Tiongkok dengan menggunakan masalah Taiwan, berhenti mengirim sinyal salah kepada kekuatan separatis ‘Taiwan Merdeka’, berhenti merusak hubungan Tiongkok-AS serta perdamaian dan kestabilan lintas Selat Taiwan.”