Tudingan Sembarangan mengenai Xinjiang di PBB Justru Membuat Semakin Banyak Orang Melihat Xinjiang yang Sebenarnya

Di Jenewa, Swiss, hari Selasa lalu (23/1) waktu setempat, dalam Tinjauan Berkala Universal (UPR) ke-4 yang digelar Dewan HAM PBB, Tiongkok memperkenalkan jalan dan prestasi yang dicapai Tiongkok dalam usaha HAM. Lebih dari 120 negara memberikan penilaian positif terhadap HAM Tiongkok, wakil-wakil dari sejumlah negara bahkan memberikan pengakuan terhadap HAM Tiongkok dalam pidato mereka. Hal ini membuat sejumlah negara yang berniat mempolitisasi UPR dengan isu Xinjiang mengalami kegagalan.

Di luar UPR tersebut, hal-hal yang sedang terjadi di Tiongkok juga telah membuktikan penjelasan tersebut. Misalnya, di Xinjiang, seorang pemuda dari etnis Kazakh, Maiyierbieke Chihesi mendapatkan sertifikat pelatih ski, pendapatan homestay keluarga Kuliparan di Altay setiap tahunnya mencapai 100 ribu yuan RMB, dan lain sebagainya. Di tahun 2023, Xinjiang total telah menerima sebanyak 265,44 juta wisatawan dari dalam dan luar negeri, meningkat 117 persen dibandingkan tahun 2022, angka tersebut mencetak rekor tertinggi dalam sejarah. Sulit dibayangkan, di Xinjiang pernah terjadi serangkaian peristiwa kekerasan dan teror. Jadi, hal apakah yang membalikkan situasi tersebut?

Pada hari yang sama, tanggal 23 Januari 2024, Tiongkok merilis buku putih “Sistem Hukum dan Praktik Tiongkok untuk Anti Terorisme”, secara rinci memperkenalkan tindakan dan prestasi yang dicapai Tiongkok dalam pemberantasan terorisme, sekaligus memberikan jawaban kepada dunia luar untuk mengetahui perubahan yang terjadi di Xinjiang. Ahli terkait menyatakan, dilihat dari isi buku putih tersebut, anti terorisme berdasarkan hukum muncul di sepanjang isi buku tersebut, hal ini tidak saja secara semaksimal memberantas terorisme yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda rakyat, tapi juga menjamin hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan hak untuk berkembang secara fundamental. Survei terkait menunjukkan, rasa aman rakyat Tiongkok meningkat dari 87,55 persen pada tahun 2012 hingga 98,62 persen pada tahun 2021, terus menduduki posisi tertinggi.

Terorisme adalah musuh umum masyarakat manusia, Tiongkok pun menjadi negara korbannya. Ambil saja Xinjiang sebagai contoh, dari tahun 1990 sampai akhir tahun 2016, terjadi ribuan peristiwa teror di Xinjiang yang mengakibatkan banyak warga sipil tewas.

Ketakutan, kematian, stagnasi pembangunan… dampak tersebut membuat orang-orang sadar jelas, hanya dengan memberantas terorisme berdasarkan hukum, baru dapat menjamin HAM dari dasarnya. Dalam buku putih tersebut, Tiongkok dengan jelas mendefinisikan apa itu terorisme, hal ini membuat pemberantasan terorisme menjadi terbuka dan transparan, tindakan pemberantasannya pun menjadi tepat dan efektif; sementara itu, Tiongkok juga telah membentuk sistem hukum anti terorisme yang sempurna, yang tidak saja memberikan hak untuk memberantas terorisme, tapi juga memiliki ketentuan pengawasan yang jelas, membakukan penegakan hukum di bidang anti terorisme.

Yang perlu disebutkan, Tiongkok tidak hanya melindungi HAM para korban terorisme, tapi juga menjamin hak sah para tersangka. Misalnya, saat mengadili sebuah perkara terorisme, sebuah pengadilan di Xinjiang secara tepat waktu mengundang penerjemah untuk datang dan menerjemahkan dokumen hukum terkait, hal ini telah menjamin hak terdakwa untuk menggunakan bahasa lisan dan tertulis etnisnya sendiri dalam proses peradilan.

Fakta telah membuktikan, semangat penegakan hukum Tiongkok dalam pekerjaan anti terorisme adalah sama dengan prinsip dan konsep anti terorisme internasional, tidak hanya mencegah dan menghukum kegiatan teroris secara efektif, tapi juga dengan sungguh-sungguh menghormati dan menjamin HAM. Sejumlah negara Barat melakukan standar ganda dalam memberantas terorisme dengan alasan hukum dan HAM, serta mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok, tindakannya tersebut tidak hanya menghambat kerja sama anti teror, tapi juga merusak perlindungan terhadap HAM global.

Dewasa ini, dunia belum sepenuhnya damai, masalah anti terorisme tetap menjadi masalah lama yang besar dan sulit. Dengan latar belakang ini, Tiongkok yang memberantas terorisme berdasarkan hukum, telah menjaga keamanan dan stabilitas regional dan internasional, juga berkontribusi bagi tata kelola HAM global. Di sela-sela UPR Dewan HAM PBB, Tiongkok sekali lagi mengumumkan akan mengambil 30 tindakan baru untuk menjamin HAM, yang mencakup peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan jaminan hukum HAM, pendorongan kerja sama HAM internasional, dan dukungan kepada mekanisme HAM PBB. Bagaimana tindakan Tiongkok dalam melindungi HAM? Dukungan kuat dari 120 lebih negara adalah bukti yang terbaik.