Laporan Ini Buktikan AS adalah Tantangan Besar bagi Perdagangan Dunia

Kantor Perwakilan Perdagangan AS belakangan ini merilis “Laporan Pelaksanaan Komitmen Aksesi Tiongkok ke dalam WTO 2023”, menyangkal prestasi Tiongkok dalam melaksanakan janjinya, serta menuduh sistem dan kebijakan ekonomi dan perdagangan Tiongkok telah mendatangkan tantangan besar kepada perdagangan global.  AS ingin memutarbalikkan fakta dengan sebuah laporan? AS salah perhitungan, karena faktanya sangat jelas.

Bagaimana mengevaluasi keadaan pelaksanaan komitmen aksesi Tiongkok ke dalam WTO? AS main sebuah trik “substitusi standar”. Tidak memberikan penilaian objektif berdasarkan peraturan WTO, juga tidak berdasarkan standar “Protokol Aksesi Tiongkok” dan Laporan Tim Kerja tentang Aksesi Tiongkok” yang ditandatangani oleh Tiongkok, melainkan berdasarkan standarnya sendiri. Analis menunjukkan, dilihat dari laporan AS, AS menetapkan pengubahan total sistem ekonomi pasar sosialisme berciri khas Tiongkok sebagai standar evaluasi inti pelaksanaan komitemen aksesi Tiongkok ke dalam WTO, menuntut Tiongkok mengadakan reformasi sistem sesuai tuntutan AS. Dari situ dapat dilihat, sejak awal, laporan AS mempunyai motif yang tersembunyi.

Membaca detail isi laporan, AS sama sekali tidak mempedulikan tindakan yang diambil Tiongkok dan kemajuan yang dicapai Tiongkok dalam pelaksanaan komitmen aksesi ke dalam WTO, laporan tersebut sama sekali tidak dapat dipercaya.

Dalam laporan tersebut, AS memutarbalikkan tindakan perdagangan sah Tiongkok sebagai “paksaan ekonomi”, dan mengatakan tindakan yang diambil Tiongkok untuk menanggapi sanksi dan serangan AS sebagai “pelepasan keterkaitan secara inisiatif”. Ini merupakan penyebarluasan informasi palsu secara terang-terangan, yang sebenarnya merupakan refleksi tingkah lakunya sendiri.

Menurut ungkapan media asing baru-baru ini, pada akhir tahun 2023, Departeman Perdagangan AS mengirim puluhan surat kepada pemasok AS untuk SMIC, agar mereka menghentikan pasokannya kepada SMIC. AS membuat bermacam-macam alasan untuk menekan perusahaan teknologi tinggi Tiongkok yang mempunyai daya saing internasional, dan memasukkan 1.000 lebih perusahaan Tiongkok ke dalam daftar sanksi. Sejauh ini, AS telah melakukan sanksi ekonomi sepihak terhadap sekitar 40 negara, dan hampir separuh populasi di dunia terdampak. Pemerintah AS melakukan “pelepasan keterkaitan dan pemutusan rantai” secara menyeluruh di bidang ekonomi dan perdagangan serta iptek dengan dalih “keamanan”, sehingga menjadi ancaman besar bagi pemulihan ekonomi dunia.

Kebohongan yang diulang seribu kali tetap adalah kebohongan. Bagaimanapun laporan AS dibuat, tetap sulit mengubah hakikatnya sebagai laporan politik dan laporan palsu. Fakta sepenuhnya membuktikan, Tiongkok tidak hanya melaksanakan komitmen aksesi ke dalam WTO secara menyeluruh, tapi juga menjadi negara pembela peraturan WTO, mendorong reformasi baik sistem ekonomi dan perdagangan dunia, serta praktisi multilateralisme yang sejati. Seperti apa yang dikatakan oleh Dirjen WTO Dr Ngozi Okonjo-Iweala, selain membela hak dan kepentingan sahnya sendiri, Tiongkok juga mampu menangani masalah dari sudut pandang seluruh anggota WTO, mendorong berbagai pekerjaan dan perundingan WTO termasuk kemudahan investasi mencapai hasil positif. Daripada menyerang Tiongkok, sejumlah orang AS itu lebih baik mawas diri dulu.