Kemenlu Tiongkok: Filipina Hendaknya Berhenti Memprovokasi di LTS

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin, memimpin konferensi pers di Beijing pada hari Kamis kemarin (14/3).

Berkenaan dengan perkataan Presiden Filipina Marcos mengenai Laut Tiongkok Selatan (LTS) seusai pertemuannya dengan Kanselir Jerman Scholz di Berlin hari Rabu kemarin (12/3), Wang Wenbin menyatakan, Tiongkok adalah negara yang paling awal menemukan, menamakan dan mengeksploitasi Kepulauan LTS dan perairan terkait, dan juga merupakan negara pertama yang memulai dan terus menjalankan kedaulatan dan yurisdiksi atas Kepulauan LTS dan perairan terkait secara damai dan efektif. Pasca Perang Dunia II, berdasarkan peraturan dalam “Deklarasi Kairo” dan “Proklamasi Postdam”, pemerintah Tiongkok mengambil kembali Kepulauan LTS yang diduduki secara ilegal oleh Jepang dan memulihkan kedaulatannya. Kedaulatan wilayah, serta hak dan kepentingan maritim Tiongkok di LTS antara lain, Tiongkok berdaulat atas Kepulauan LTS, Kepulauan LTS Tiongkok memiliki perairan pedalaman, laut teritorial dan zona tambahan, Kepulauan LTS Tiongkok mempunyai zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, Tiongkok memiliki hak historis atas LTS, dan pendirian Tiongkok tersebut sesuai dengan hukum internasional dan praktik internasional.

Wang Wenbin menunjukkan bahwa jauh pada tahun 1948, pemerintah Tiongkok sudah secara terbuka mengumumkan garis putus-putus LTS, hal tersebut telah dipertahankan berturut- turut oleh pemerintah Tiongkok, dan tak pernah diragukan oleh negara mana pun dalam jangka panjang. Filipina mengklaim bahwa Tiongkok mengambil semua wilayah laut garis putus-putus sebagai wilayahnya, hal ini dengan sengaja mendistorsi pendirian Tiongkok, dan tidak sesuai dengan fakta. Pihak Filipina hendaknya berhenti mengelabui masyarakat internasional, berhenti melakukan provokasi dengan memanfaatkan masalah LTS, serta berhenti merusak perdamaian dan kestabilan kawasan LTS melalui kekuatan eksternal.

Wang Wenbin menekankan bahwa dalam menangani masalah LTS, Tiongkok dengan tegas menjaga kedaulatan serta hak dan kepentingan maritimnya, sementara itu, Tiongkok juga bersedia terus melakukan perundingan dan negosiasi dengan negara yang berkaitan langsung di atas dasar menghormati fakta dan sejarah, untuk menangani konflik dan perselisihan maritim dengan baik. Sebelum perselisihan diselesaikan, Tiongkok pun bersedia berupaya bersama dengan negara yang berkaitan langsung, untuk mengendalikan situasi maritim dengan baik, serta aktif melakukan kerja sama maritim, demi mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dan menang bersama, bersama memelihara perdamaian dan kestabilan di LTS.