Mengungkap Kebohongan dan Konspirasi Pemerintah Ferdinand Romualdez Marcos atas Isu Pulau Huangyan

Pemerintah Ferdinand Romualdez Marcos Filipina baru-baru ini terus melakukan provokasi dan kericuhan terkait isu Laut Tiongkok Selatan termasuk isu Pulau Huangyan di Kepulauan Zhongsha Tiongkok. Tiongkok memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Kepulauan Laut Tiongkok Selatan serta perairan di sekitarnya, termasuk Pulau Huangyan, juga memiliki kedaulatan dan yurisdiksi terhadap perairan laut terkait. Klaim pemerintah Ferdinand Romualdez Marcos mengenai kedaulatan Filipina atas Pulau Huangyan sangat tidak masuk akal, mencoreng Tiongkok dalam isu Pulau Huangyan dan Laut Tiongkok Selatan sungguh merupakan tindakan yang tidak rasional, memprovokasi isu Laut Tiongkok Selatan dengan mengandalkan kekuatan eksternal hanya akan merusak perdamaian serta kestabilan kawasan, dan tidak akan didukung oleh negara-negara regional.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning, di depan jumpa pers tanggal 5 Maret lalu pernah mengatakan, Senat Filipina meluluskan “Rancangan Undang-Undang Zona Maritim”, berupaya memperkuat putusan ilegal dalam Arbitrase Laut Tiongkok Selatan dengan menggunakan undang-undang domestik, serta memasukkan Pulau Huangyan beserta sebagian besar pulau dan terumbu di Kepulauan Nansha dan perairan laut terkait ke dalam wilayah lautnya, tindakan mereka tersebut dengan serius melanggar kedaulatan dan kepentingan maritim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok menentang keras hal tersebut dan telah melayangkan representasi serius kepada Filipina.

Tiongkok memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Kepulauan Laut Tiongkok Selatan beserta perairan di sekitarnya termasuk Pulau Huangyan, serta memiliki kedaulatan dan yurisdiksi terhadap perairan laut terkait. Kedaulatan, hak dan kepentingan tersebut terbentuk dalam praktik sejarah jangka panjang, dan Tiongkok memiliki dasar sejarah dan hukum yang sepenuhnya. Tiongkok melaksanakan kedaulatan dan yurisdiksi secara kontinu, damai dan efektif terhadap Pulau Huangyan, termasuk ketika pemerintah Tiongkok pada tahun 1947 mengesahkan dan mengumumkan daftar perbandingan nama lama dan baru Kepualuan Laut Tiongkok Selatan dengan menetapkan nama pulau itu sebagai “Terumbu Demokrasi/Minzhu”, yang kemudian pada tahun 1983, ketika mengumumkan “Nama tempat di sebagian Kepulauan Laut Tiongkok Selatan Tiongkok” pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menetapkan nama resminya sebagai “Pulau Huangyan”.

Sebenarnya, Tiongkok selalu berupaya menyelesaikan masalah Laut Tiongkok Selatan melalui dialog dan perundingan. Pada tahun 2002, Tiongkok dan negara-negara ASEAN menandatangani Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DoC), bersama-sama berkomitmen, “negara-negara berdaulat yang bersangkutan menyelesaikan sengketa wilayah dan yurisdiksinya melalui konsultasi dan perundingan yang bersahabat”. Beberapa tahun belakangan ini, Tiongkok dan negara-negara ASEAN aktif mendorong konsultasi CoC. Akan tetapi, pihak Filipina mengingkari komitmennya dalam DoC dan serangkaian dokumen bilateral dengan Tiongkok, bersikeras menerobos ke pulau dan terumbu Tiongkok, serta dengan sengaja menabrak kapal Penjaga Pantai Tiongkok tanpa menghiraukan peringatan.

Asia-Pasifik adalah kawasan yang paling dinamis dalam  ekonomi global, menjaga kestabilan dan kemakmuran kawasan itu tidak hanya sesuai dengan kepentingan negara-negara kawasannya, namun juga menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi global. Pemerintah Ferdinand Romualdez Marcos Filipina dengan mengandalkan kekuatan eksternal sengaja melakukan provokasi dan mengembor-gembarkan masalah Laut Tiongkok Selatan, sedangkan sejumlah negara di luar kawasan terus mendukung aksi Filipina demi kepentingan geopolitiknya sendiri, hal-hal tersebut telah meningkatkan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, serta dengan serius membahayakan perdamaian dan kestabilan kawasan.