Jubir Kemenlu Tiongkok: Tiongkok akan Terus Mengambil Tindakan Tegas untuk Menjaga Kedaulatan Wilayah serta Hak dan Kepentingan Maritimnya

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian, di depan jumpa pers hari Senin kemarin (25/3) menjawab pertanyaan seputar masalah Terumbu Ren’ai.

Lin Jian menyatakan bahwa Terumbu Ren’ai merupakan bagian dari Kepulauan Nansha Tiongkok dan wilayah Tiongkok sejak zaman dahulu. Pada tanggal 23 Maret lalu, pihak Filipina mengirim sebuah kapal logistik dan 2 kapal penjaga pantainya secara ilegal menerobos ke perairan sekitar Terumbu Ren’ai dengan alasan mengangkut barang keperluan sehari-hari. Namun sebenarnya, barang-barang yang diangkut oleh Filipina terebut bukan barang keperluan sehari-hari, melainkan material konstruksi yang digunakan untuk memperbaiki dan memperkukuh kapal militernya yang secara ilegal terdampar di Terumbu Ren’ai, tujuannya adalah membangun pos militer permanen di pulau tak berpenghuni milik Tiongkok, agar dapat mewujudkan pendudukan ilegalnya di Terumbu Ren’ai Tiongkok secara permanen. Pihak Filipina berulang kali melanggar komitmennya, dengan serius melanggar komitmennya terhadap pihak Tiongkok, dan dengan serius telah melanggar pasal ke-5 dari Deklarasi Perilaku Para Pihak di LTS (DoC).

Baru-baru ini Amerika Serikat (AS) telah melontarkan pernyataan yang sepenuhnya memutarbalikkan fakta terkait LTS. Pihak AS bukanlah pihak terkait dalam masalah LTS, namun mereka kerap campur tangan dan melakukan provokasi terhadap isu maritim Tiongkok-Filipina, tanpa alasan mencoreng dan memfitnah Tiongkok, serta berniat jahat mengacaukan situasi di kawasan. Pihak AS pun secara sewenang-wenang mengancam dengan menggunakan “Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina”, secara terang-terangan memberi dukungan kepada Filipina untuk melanggar kedaulatan Tiongkok, hal tersebut dengan serius melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB.

Arbitrase LTS telah melanggar prinsip dasar hukum internasional yaitu “persetujuan negara”, oleh karena itu, putusan tersebut ilegal, tidak valid dan tidak memiliki daya ikat apa pun. Niat apa pun yang berupaya menggunakan putusan ilegal arbitrase LTS untuk merugikan kedaulatan wilayah serta hak dan kepentingan maritim Tiongkok pasti akan gagal. Kebebasan pelayaran LTS tak pernah menjadi masalah, setiap tahun tercatat lebih dari 100 ribu kapal dagang yang melewati perairan tersebut, dan hingga saat ini tak pernah dilaporkan ada satu kapal pun yang mengalami hambatan. Namun AS dan segelintir negara melakukan pelanggaran dan provokasi di LTS dengan mengatasnamakan “kebebasan pelayaran”, tingkah lakunya tersebut telah merusak perdamaian dan kestabilan LTS, dan sepenuhnya menunjukkan logika pembajakan. 

Tiongkok selalu berupaya untuk dengan tegas menjaga kedaulatan wilayah serta hak dan kepentingan maritimnya sendiri, dan juga berupaya bersama negara-negara di kawasan menjaga perdamaian dan kestabilan LTS. Tiongkok berharap, berbagai pihak dapat menyadari fakta dan kebenarannya, bersikap objektif dan adil, dengan sungguh-sungguh menghormati hak dan kepentingan Tiongkok, serta menghormati upaya yang dilakukan negara-negara di kawasan demi perdamaian dan kestabilan LTS.