Jubir Kemenlu: Tuduhan Tak Beralasan Filipina Berniat Tutupi Fakta

Dikabarkan, Kementerian Pertahanan Filipina baru-baru ini menyebut bahwa pernyataan pihak Tiongkok seputar masalah LTS belakangan ini telah menunjukkan sikap pemerintah Tiongkok yang merendahkan dan menindas negara kecil. Asisten Direktur Jenderal Dewan Keamanan Nasional Filipina, Jonathan Malaya, menyatakan, Tiongkok akan terkejut jika Tiongkok berpikir dapat mengintimidasi Filipina dengan sikap yang semakin agresif di perairan Filipina.

Menanggapi kecaman tersebut, di depan jumpa pers hari Senin kemarin (1/4), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin menunjukkan bahwa Filipina bertujuan untuk menutupi fakta bahwa dirinya telah melanggar komitmen dan telah melakukan tindakan pelanggaran hak dan provokasi dalam masalah LTS.

“Kepulauan Nansha termasuk Terumbu Karang Ren’ai merupakan wilayah tetap Tiongkok. Lingkup wilayah Filipina sudah ditentukan dalam serangkaian perjanjian internasional, dan Kepulauan Nansha tidak berada dalam lingkup wilayahnya. Filipina kerap kali menuduh  Tiongkok tanpa alasan hanya untuk menutupi fakta bahwa dirinya telah melanggar komitmen dan melakukan tindakan pelanggaran hak dan provokasi dalam masalah LTS,” tutur Wang.

Jubir menunjukkan bahwa Filipina telah melanggar komitmennya terkait masalah Terumbu Ren’ai kepada Tiongkok. Pihak Filipina pernah secara serius berjanji untuk menderek kapal militernya yang “terdampar” secara ilegal di Terumbu Karang Ren’ai, namun 25 tahun sudah berlalu, kapal militer Filipina tersebut masih bersinggah di Terumbu Karang Ren’ai. Filipina bahkan telah melanggar memorandum yang dicapai antara Tiongkok dan Filipina seputar pengendalian situasi di Terumbu Karang Ren’ai. Pihak Filipina sebelumnya pernah berjanji untuk tidak akan mempertangguh kapal militernya yang “terdampar” itu, dan akan terlebih dahulu melaporkan rencana logistiknya kepada pihak Tiongkok. Pihak Tiongkok bertolak dari pertimbangan kemanusiaan, kerap memberikan izin khusus sementara kepada Filipina untuk mengangkut barang keperluan sehari-harinya kepada kapal militer yang “terdampar” tersebut. Akan tetapi, pihak Filipina justru kerap melanggar komitmennya, berupaya mengangkut material konstruksi yang bertujuan untuk melakukan perbaikan besar-besaran dan mempertangguh kapal militernya, untuk mewujudkan pendudukan permanennya di Terumbu Karang Ren’ai. Perbuatan Filipina tersebut telah melanggar Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan (DoC) yang ditandatangani bersama oleh Tiongkok dan ASEAN. Pasal ke-5 dalam DoC tersebut telah menetapkan bahwa berbagai pihak berkomitmen untuk menahan diri, tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit perselisihan, meningkatkan situasi serta mempengaruhi perdamaian dan kestabilan, termasuk tidak melakukan aktivitas di pulau, terumbu karang, pantai atau struktur alam lainnya yang tidak berpenghuni. Terumbu Karang Ren’ai adalah terumbu karang yang tak berpenghuni, berbagai pihak hendaknya menjaga keadaan Terumbu Karang Ren’ai yang tidak berpenghuni dan tidak berfasilitas. Belum lama yang lalu, jubir militer Filipina secara terang-terangan mengklaim bahwa pihaknya akan membangun pos permanen di Terumbu Karang Ren’ai. Pihak Filipina pun sering mengirimkan personelnya untuk menginjakkan kakinya ke Terumbu Tiexian LTS Tiongkok, tindakan serupa dengan serius melanggar semangat DoC.

“Pihak Filipina yang mengandalkan dukungan dari kekuatan eksternal, melanggar komitmennya, dan kerap melakukan provokasi tersebut merupakan penyebab ketegangan situasi di LTS. Fakta dan kenyataan tidak dapat ditutupi dan tidak boleh didistorsi. Pihak Filipina hendaknya segara menghentikan tindakan pelanggaran hak dan provokasinya, serta segera kembali ke jalur ketaatan dan pelaksanaan semangat DoC. Tekad Tiongkok untuk menjaga kedaulatan wilayah serta hak dan kepentingan maritimnya tidak akan tergoyahkan ,” ujar Wang.