Harryanto Aryodiguno, Ph.D
(Dosen Hubungan Internasional, President University, Indonesia)
Dalam pidato pembukaan Forum Boao untuk Asia tahun 2022, Presiden Xi Jinping memperkenalkan Inisiatif Keamanan Global sebagai respons terhadap tantangan keamanan global. Artikel ini menganalisis inti dari Inisiatif Keamanan Global yang dikemukakan oleh Xi Jinping, yaitu "Enam Konsistensi," serta implikasinya dalam konteks hubungan internasional. Dengan menggunakan pendekatan teoritis Marxis dalam hubungan internasional, artikel ini mengeksplorasi inisari Inisiatif Keamanan Global dengan prinsip-prinsip solidaritas, persamaan, dan kerjasama internasional. Analisis ini menggambarkan bagaimana Inisiatif Keamanan Global Xi Jinping tidak hanya mencerminkan kontribusi Tiongkok terhadap perdamaian global, tetapi juga relevan dengan pandangan Marxis tentang hubungan internasional.
Inisiatif Keamanan Global merupakan hasil penerapan penting dari pemikiran diplomasi Xi Jinping dalam domain keamanan internasional, dan juga merupakan peningkatan dan anti tesis terhadap teori keamanan geopolitik Barat. Inisiatif ini mengusung "Enam Konsistensi" sebagai inti utamanya, yaitu: konsistensi pada pandangan keamanan bersama, komprehensif, kerja sama, dan berkelanjutan; konsistensi pada penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah semua negara; konsistensi pada prinsip dan tujuan Piagam PBB; konsistensi pada penekanan terhadap kekhawatiran keamanan yang wajar yang ada pada setiap negara; konsistensi pada penyelesaian perbedaan dan sengketa antar negara melalui dialog dan negosiasi damai; dan konsistensi pada pemeliharaan keselamatan baik di ranah tradisional maupun non-tradisional.
Inisiatif yang besar ini jelas menjawab tantangan zaman, yaitu "Apa konsep keamanan yang dibutuhkan dunia saat ini, dan bagaimana negara-negara dapat mencapai keamanan bersama". Ini menyumbangkan kebijaksanaan Tiongkok dalam mengatasi defisit perdamaian manusia, dan menyediakan solusi Tiongkok untuk tantangan keamanan internasional.
Prinsip dan teori inti Inisiatif
Pada tahun 2014, Presiden Xi Jinping pertama kali mengusulkan pandangan baru tentang keamanan bersama, komprehensif, kerja sama, dan berkelanjutan, yang mendapat respon dan pengakuan luas dari masyarakat internasional. Inti dari pandangan keamanan ini adalah mendorong konsep keamanan bersama, menghormati dan menjamin keamanan setiap negara; mementingkan strategi yang komprehensif, mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan di ranah tradisional dan non-tradisional, serta mempromosikan tata kelola keamanan yang harmonis; memperjuangkan jalan kerjasama, mewujudkan keamanan melalui dialog politik dan perundingan damai; dan mencari keamanan yang berkelanjutan, mengembangkan solusi untuk mengatasi konflik, membersihkan akar-akar ketidakamanan. Kita percaya bahwa hanya keamanan yang didasarkan pada moral dan konsep yang benar, yang akan menjadi keamanan yang kuat dan benar-benar berkelanjutan.
Kesetaraan, kedaulatan dan non-intervensi dalam urusan dalam negeri adalah prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan prinsip-prinsip fundamental dalam hubungan internasional modern. Kita berpendapat bahwa negara, tanpa memandang ukuran, kekuatan, atau kekayaan, adalah negara yang setara dalam masyarakat internasional, dan urusan dalam negeri setiap negara tidak boleh diintervensi. Kedaulatan dan martabat harus dihormati, dan hak untuk memilih jalur pembangunan dan sistem sosial harus dijaga.
Piagam PBB memuat refleksi mendalam atas pelajaran pahit yang diperoleh dari dua perang dunia. Ini mencerminkan upaya manusia untuk mencapai keamanan kolektif dan perdamaian abadi. Berbagai konflik dan ketidakadilan yang terjadi di dunia saat ini bukanlah karena tujuan dan prinsip Piagam PBB sudah ketinggalan zaman, tetapi karena tidak efektifnya perlindungan dan pelaksanaannya. Tiongkok menyerukan untuk menerapkan multilateralisme yang sesungguhnya, untuk mempertahankan sistem internasional berpusat pada PBB, sistem hukum internasional berbasis Piagam PBB, serta prinsip-prinsip dasar dalam hubungan internasional berlandaskan Piagam PBB, mempertahankan otoritas PBB dan peran utama dalam sistem global dalam pembangunan perdamaian dan keamanan dunia.
Manusia adalah komunitas keamanan yang tidak terpisahkan. Keamanan satu negara tidak boleh dicapai dengan merugikan keamanan negara lain. Tiongkok percaya bahwa kepentingan keamanan setiap negara adalah setara. Kepentingan keamanan yang wajar dan sah dari setiap negara harus mendapat perhatian dan perlindungan yang wajar, dan tidak boleh diabaikan atau diinjak-injak. Ketika mencari keamanan bagi diri sendiri, semua pihak harus mempertimbangkan kepentingan keamanan yang wajar dari negara-negara lain. Kita menekankan prinsip keamanan yang tidak terpisahkan, mendukung keamanan diri dan keamanan bersama, keamanan tradisional dan non-tradisional, hak dan kewajiban keamanan, serta keseimbangan antara keamanan dan pembangunan, untuk membangun kerangka keamanan yang seimbang, efektif, dan berkelanjutan, guna mencapai keamanan universal dan bersama.
Perang dan sanksi bukanlah cara yang mendasar untuk menyelesaikan konflik. Dialog dan negosiasi adalah jalan untuk mengatasi perbedaan. China mendesak peningkatan komunikasi strategis antar negara, memperdalam kepercayaan keamanan, mengurangi konflik, mengendalikan ketidaksepakatan, serta menghilangkan akar penyebab krisis. Negara-negara besar harus memegang teguh keadilan dan kebenaran, bertanggung jawab sesuai dengan kewajiban yang dimiliki, mendukung negosiasi yang setara, dan mendoro ng mediasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pihak-pihak yang terlibat. Masyarakat internasional harus mendukung segala upaya yang mendukung penyelesaian krisis secara damai, mendorong pihak yang terlibat dalam konflik untuk membangun saling percaya melalui dialog, menyelesaikan konflik, dan mempromosikan keamanan. Penyalahgunaan sanksi satu pihak dan yurisdiksi ekstrateritorial tidak hanya tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah akan menimbulkan lebih banyak kesulitan dan kompleksitas.
Saat ini, konsep keamanan menjadi semakin kaya dan kompleks, menunjukkan keterkaitan, transektoral, dan keragaman yang lebih kuat. Ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional saling terkait. China mendorong negara-negara untuk menerapkan pandangan global governance bersama, menghadapi masalah global seperti sengketa wilayah, terorisme, perubahan iklim, keamanan siber, dan keamanan biologis, dengan pendekatan yang komprehensif, melakukan tindakan yang bersamaan, dan meningkatkan regulasi, serta mencari solusi jangka panjang secara bersama, untuk memajukan tata kelola keamanan global dan mencegah serta mengatasi kesulitan keamanan.
Inisiatif Keamanan Global yang disarikan di atas tidak hanya relevan dengan teori hubungan internasional dari perspektif Marxis, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip inti dalam pandangan Marxis tentang hubungan internasional. Dalam pendekatan ini, prinsip-prinsip solidaritas, persamaan, dan kerjasama internasional adalah kunci dalam membangun keamanan yang kokoh dan berkelanjutan bagi semua negara. Ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya memahami dinamika global dari perspektif ekonomi politik dan hubungan kekuasaan dalam menyelesaikan tantangan keamanan di abad ke-21. Dengan demikian, Inisiatif Keamanan Global Xi Jinping secara keseluruhan dapat dilihat sebagai upaya yang konsisten dengan perspektif Marxis tentang hubungan internasional dan kontribusi Tiongkok terhadap perdamaian dan keamanan global.
Kesimpulan
Dalam menghadapi tantangan kompleks keamanan global, Inisiatif Keamanan Global yang diusulkan oleh Presiden Xi Jinping menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip Marxis dalam hubungan internasional. Dengan menekankan solidaritas, persamaan, dan kerjasama internasional, inisiatif ini memberikan pandangan yang holistik dan berkelanjutan terhadap keamanan global. Kesesuaian Inisiatif Keamanan Global dengan perspektif Marxis menegaskan pentingnya memahami dinamika global dari sudut pandang ekonomi politik dan hubungan kekuasaan dalam menyelesaikan tantangan keamanan di abad ke-21. Dengan demikian, Inisiatif Keamanan Global Xi Jinping bukan hanya merupakan langkah konkret Tiongkok dalam menjaga perdamaian global, tetapi juga menyumbang terhadap pengembangan teori hubungan internasional yang berlandaskan prinsip-prinsip Marxis.